Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 39
Ringkasan
Piliak yang masih menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disarankan untuk
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hai itu disampaikan Ketua Umum Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Siradj.
SAID AQIL SIRADJ: GUGAT KE MK LEBIH TERHORMAT
Piliak yang masih menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disarankan untuk
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hai itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Siradj.
"Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review bagi semua pihak, yang masih
belum menerima undang-undang Cipta Kerja ini," kata Said melalui keterangannya, Sabtu
(10/10) seperti dilansir Kompas.com.
Menurut Said, menempuh jalur hukum lewat MK adalah langkah paling terhormat dan tepat
dibandingkan memobilisasi massa dalam situasi pandemi Covid-19.
"Nahdlatul Ulama bersama pihak-pihak yang berupaya' mencari keadilan dengan menempuh
jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowimempersilahkan pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk
melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"SisteMKetatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak
puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK." kata dia.
Seperti diketahui, DPR dan pemerintah telah mengesahkan UU Cipta kerja dalam rapat paripurna,
Senin (5/10).
Namun pengesahan itu ditolak kalangan pekerja. buruh dan mahasiswa. Sejumlah organisasi
buruh berencana mengajukan judicial review UU Cipta Kerja ke MK.
Presiden KSPSI Andi Gani' Nena Wea mengatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan uji
materiil di Mahkamah Konstitusi.
"KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar akan mengambil langkah konstutisional, yaitu judicial
review ke MK," Ujar dia.
KSPSI, lanjut Andi, juga sudah membentuk tim hukum untuk melakukan permohonan uji materiil.
Sejumlah advokat ternama pun disebut sudah bersedia untuk membantu KSPSI melayangkan
permohonan gugatan ke MK. Langkah konstiutusi yang sama juga akan ditempuh KSPI yang
dipimpin Said Iqbal.
Minta tampilkan dokumen
Sementara itu pihak Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah mengunggah
dokumen final Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR,
Senin (5/10) lalu.
Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa mempelajari seperti apa draf final itu dan tak perlu
mengacu pada draf yang beredar di media sosial.
38
