Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 35
Judul Segera Selesaikan Polemik Cipta Kerja
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Tajuk Rancana
Tanggal 2020-10-12 05:57:00
Ukuran 276x74mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 66.240.000
News Value Rp 198.720.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Polemik setelah disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin (5/10) lalu masih terus bergulir. Mereka
yang tidak puas, terus menyuarakan pendapatnya karena undang-undang "borongan" itu
dianggap menyisakan masalah, terutama bagi para pekerja
Pemerintah dan kalangan DPR pun sibuk memberikan penjelasan agar isi UU yang dibuat melalui
skema omnibus law itu bisa diterima masyarakat Namun, sepertinya upaya menyosialisasikan
undang-undang sapu jagat ini masih jauh dari kata berhasil.
SEGERA SELESAIKAN POLEMIK CIPTA KERJA
Polemik setelah disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin (5/10) lalu masih terus bergulir. Mereka
yang tidak puas, terus menyuarakan pendapatnya karena undang-undang "borongan" itu
dianggap menyisakan masalah, terutama bagi para pekerja
Pemerintah dan kalangan DPR pun sibuk memberikan penjelasan agar isi UU yang dibuat melalui
skema omnibus law itu bisa diterima masyarakat Namun, sepertinya upaya menyosialisasikan
undang-undang sapu jagat ini masih jauh dari kata berhasil.
Pasalnya, semakin hari kian banyak pasal-pasal yang kemudian "dibelejeti" oleh para ahli serta
kelompok akademisi, dan lantas diketahui bahwa isinya ternyata cenderung memihak kelompok
tertentu saja.
Selain menyisakan pertanyaan dari mereka yang menolak tersebut, beleid anyar itu juga
dianggap tidak melibatkan publik sebelum dilakukan pembahasan. Alhasil, pola seperti itu
semakin menambah prasangka buruk dari masyarakat terhadap pemerintah karena dinilai hanya
memuluskan misi para pengusaha.
Ekonom Faisal Basri, pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, ekonom Aviliani adalah
tiga di antara sekian banyak ahli yang mengkritisi pengesahan UU tersebut. Jika Aviliani dan
Faisal Basri menyoroti urgensi UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap tidak sesuai urgensinya,
Zainal Arifin Mochtar menyesalkan minimnya peran publik dalam pembahasan UU tersebut.
34
