Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Faisal Basri bahkan menilai, jika UU Cipta Kerja tersebut bertujuan menarik investasi, hal itu
tidak bisa diterima. Pasalnya, ujar dia, investasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhirini
tidaklah buruk. Dalamarti, masihbanyak investor yang melirik Indonesia, hanya ftiasih kalah
dibanding Vietnam. Yang justru perlu diperbaiki, kata Faisal, adalah penegakan hukum terutama
terkait korupsi, reformasi birokrasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perizinan. Sementara
Aviliani menyayangkan langkah pemerintah yang justru mengutamakan UU Cipta Kerja
ketimbang menangani pandemi Covid-19 yang penyebarannya masih tinggi di Indonesia.

Namun, jika meminjam istilah nasi sudah menjadi bubur, nasib UU Cipta Kerja kini secara hukum
sudah jelas. Dengan disahkannya oleh DPR, secara formal tinggal ditandatangani Presiden Joko
Widodo (Jokowi) untuk kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM). Waktunya sekitar 30 hari setelah diteken Presiden.

Memang masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan apabila UU Cipta Kerja ini ingin
ditangguhkan pelaksanaannya, yakni melalui peraturan pengganti undang-undang (perppu)
yang dikeluarkan Presiden. Akan tetapi, pilihan ini sepertinya tidak akan digunakan mengingat
Jokowi sudah jauh-jauh hari menjanjikan omnibus law Cipta Kerja ini harus segera direalisasikan.
Satu lagi, upaya konstitusional yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan judicial review UU
Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi guna menguji kedudukan hukumnya.

Upaya meyakinkan masyarakat agar bisa menerima UU yang sudah dibahas DPR melalui 64 kali
rapat maraton itu juga terus dilakukan oleh pemerintah. Terakhir, pada Jumat pekan lalu
Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikan keterangan terkait sejumlah pasal yang banyak
menimbulkan pro dan kontra.

Sehari sebelumnya, pada Kamis (8/10), 12 menteri pembantu presiden juga menggelar
konferensi pers untuk menjelaskan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan yang banyak memancing
perdebatan karena dianggap merugikan para pekerja. Saat itu Menko Perekonomian Airlangga
Hartato dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menjelaskan satu per satu soal pasal-pasal
ketenagakerjaan, termasuk poin terkait upah, hak cuti, dan status pekerja kontrak.

Namun, penjelasan demi penjelasan dari pemerintah tersebut sepertinya belum cukup
memuaskan masyarakat.

Terbukti, di platform media sosial masih banyak warganet yang mengkritisi UU tersebut. Bahkan,
banyak yang penasaran melihat isi naskah UU yang digadang-gadangkan merupakan reformasi
kebijakan terbesar yang pernah ada di, Tanah Air itu.

Tentu, kita berharap polemik UU Cipta Kerja ini segera bisa dicarikan jalan keluarnya agar tidak
berlarut-larut. Jangan sampai polemik itu berlanjut dan justru malah menyebabkan produktivitas
kerja di negeri ini terhambat.

35