Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

AKSI MASSA BERKONSENTRASI PADA PENERBITAN PERPU

Demonstrasi berbagai elemen menolak Undang-Undang Cipta Kerja akan berlanjut dalam dua
pekan ke depan. Konsentrasi massa bukan lagi hanya menolak omnibus Law tersebut, melainkan
menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
atau perpu. Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunamo,
mengatakan lembaganya akan berunjuk rasa kembali pada 20-22 Oktober mendatang.
Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan dan konsolidasi nasional antara Gerakan Buruh
Bersama Rakyat (Gebrak), mahasiswa, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, Sabtu malam
lalu.

Sunamo mengatakan unjuk rasa kali ini akan meminta Presidea. menerbitkan perpu tentang
pembatalan UU Cipta Kerja, yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin pekan lalu.
Lembaganya tak ingin mengikuti narasi pemerintah yang mengimbau agar penolak omnibus law
tersebut menempuh upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi ."Kalau uji materiil di MK,
hanya beberapa pasal, sedangkan omnibus law-nya tetap berjalan," katanya, kemarin.
Penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini meluas ke berbagai daerah. Berbagai elemen masyarakat,
baik buruh, mahasiswa, pelajar, maupun organisasi masyarakat sipil, berunjuk rasa tiga hari
berturut-turut pada pekan lalu. Demonstrasi ini berunjung anarkistis. Polisi menangkap ribuan
pendemo. Sebagian demonstran terluka.

Hari ini,ribuanburuhdari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akan
berdemonstrasi di Istana Negara, Jakarta Pusat. Deputi Presiden Bidang Konsolidasi KSBSI,
Surnadi, mengatakan mereka berencana berunjuk rasa selama dua hari di Istana Negara. Peserta
aksi terdiri atas buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Ia mengatakan aksi ini akan berlangsung selama sepekan, hingga Jumat mendatang. Tapi aksi
besar-besaran direncanakan lusa, dengan diikuti seluruh organisasi buruh di bawah KSBI di 24
provinsi. "Ada 240 kabupaten dan kota dari 24 provinsi yang sudah terkonfirmasi akan ikut dalam
gerakan menolak UU Cipta Kerja," kata Sumadi.

Sumadi juga menceritakan bagaimana lembaganya didekati oleh pemerintah. Ia mengatakan
lembaganya sempat diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor, Jumat pekan lalu. Tapi
mereka menolak datang karena UU Cipta Kerja sudah disahkan. "Seharusnya saat masih
dirumuskan, suara kami diperhatikan," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengatakan ada
beberapa pembicaraan oleh berbagai elemen aksi, pekan lalu. Di antaranya konsolidasi nasional
dan rencana pembentukan front nasional. Konsolidasi nasional akan digelar pada 20 Oktober
mendatang. Dewi mengatakan lembagar.ya akan ikut serta dalaMKonsolidasi nasional ini dengan
menggalang lebih banyak dukungan para petani. Adapun, dalam rencana pembentukan front
rasional, mereka akan mengajak seluruh elemen masyarakat penolak omnibus law tersebut di
berbagai daerah untuk bergerak bersama. Mereka ingin gerakan penolakan itu terkoordinasi
dengan baik. Dewi menyadari bahwa gerakan mereka rentan digembosi oleh berbagai pihak,
sehingga mereka berusaha mencegah penggembosan itu dengan membahas sejumlah aturan
untuk mencegah "kebocoran" di internal koalisi. "Kami perlu hati-hati mematangkannya,"
ujarnya.

Koordinator Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Rozy Brilian Sodik,
berjanji bahwa mahasiswa akan terus berunjuk rasa sampai omnibus laio itu dibatalkan. Ia
mengatakan BEM UI juga menyusun strategi untuk melawan narasi pemerintah. "Kami
menyiapkan sejumlah pencerdasan sebagai upaya pendamping," kata Rozy.

* JULNIS FIRMANSYAH | YOHANES SEO (KUPANG) caption : Aksi demonstran berjalan menuju
gedung DPR untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Pondok Indah, Jakarta, Kamis lalu.

46