Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 52
undang-undang memang berasal dari pemerintah secara normatif. Tapi yang menjadi pijakan
valid semestinya naskah setelah diundangkan," kata Sigit kepada Tempo, kemarin.
Pidato Presiden pada Jumat lalu itu menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Dalam pidatonya,
Jokowi mengklarifikasi sejumlah isu dalam UU Cipta Kerja yang selama ini ditentang buruh,
mahasiswa, dan masyarakat sipil misalnya, Jokowi mengatakan kabar yang didengungkan
penentang omnibus law tersebut adalah hoaks.
Jokowi juga menjelaskan bahwa tidak ada penghapusan upah minimum sektoral provinsi
ataupun upah minimuMKabupaten/kota. Ia mengatakan informasi itu tidak benar karena UU
Cipta Kerja masih mengatur upah minimun regional.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur,
menduga Presiden mendapat informasi dan laporan yang sesat. Akibatnya, kata dia, Presiden
memberi stigma bahwa para pengunjuk rasa termakan hoaks.
Pola semacam ini juga terjadi ketika publik ramai-ramai menolak revisi Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP).
Isnur juga menyoroti isi pidato Presiden yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja berisi
penyederhanaan perizinan. Mengacu pada kertas kebijakan Fakultas Hukum UGM dan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia, Isnur justru menaksir bahwa omnibus law itu akan menghadirkan
lebih dari 500 peraturan turunan, sehingga membuat Indonesia mengalami hiper regulasi. "Ini
mementahkan niatan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan," kata Isnur.
Perwakilan dari Koalisi Freedom of Information Network of Indonesia, Arif Adi Putro, menguatkan
pendapat Isnur. Ia mengatakan berbagai disinfor-masi yang terjadi dalam UU Cipta Kerja berhulu
dari sikap pemerintah dan DPR yang tertutup sejak proses perumusan undang-undang. Bahkan
hingga saat ini publik tak bisa mengakses dokumen final UU Cipta Kerja.
Ia justru menduga pemerintah menggunakan momentum ini untuk meredaMKritik publik.
"Pemerintah dan DPR seharusnya dapat melihat dan memahami bahwa UU Cipta Kerja
menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Dany Amrul Ichdan, dan juru bicara Presiden bidang
hukum, Dini Purwono, enggan berkomentar soal pidato Jokowi."Untuk isu UU Cipta Kerja harus
ditanyakan langsung ke tiMKemenko Perekonomian," kata Dini.
* E6IADYATAMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | SHINTA MAHARANI (YOGYAKARTA)
caption ; Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers soal Undang-Undang Cipta Kerja
di Istana Kepresidenanan Bogor, Jawa Barat, Jumat lalu.
51
