Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 55
"Andai masih ada."
TANGGAPAN KOALISI:
Amdal tetap ada, tapi Komisi Penilai Amdal digantikan pemerintah pusat.
Partisipasi publik dalam amdal dikurangi.
"Tidak benar UU mengkomersiaiisasi pendidikan, hanya di kawasan ekonomi khusus (KEK)"
TANGGAPAN KOALISI:
Meski "hanya" di KEK, semua anak seharusnya memiliki hak yang sama dalam mengakses
pendidikan.
Kondisi ini berpotensi terjadi persaingan yang tidak sehat.
'Tidak ada penghapusan UMR."
TANGGAPAN KOALISI:
Menurut Pasal 81 angka 25 omnibus law:
Upah minimum provinsi tetap ada dan jadi kewenangan gubernur. Upah
minimuMKabupaten/kota tidak lagi menjadi kewenangan bupati/wali kota, melainkan
dipindahkan ke gubernur dan tidak wajib ada.
Jika upah di kabupaten/kota hanya ditetapkan berdasarkan UMP ataupun UMK yang ditetapkan
gubernur, hal itu berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan riil pekerja.
"Kak cuti tetap ada dan dijamin."
TANGGAPAN KOALISI:
Cuti tahunan 12 hari kerja tetap ada. Tapi cuti besar dihapus dalam UU Ketenagakerjaan. Urusan
cuti besar diserahkan ke perusahaan.
"UU ini mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi."
TANGGAPAN KOALISI:
Omnibus law justru membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya, revisi UU Lalu Lintas
Angkutan Jalan, yakni angkutan alat berat yang melebihi dimensinya boleh melintas selama
dikawal polisi.
TEKS: RUSMAN PARAQBLEQ
54
