Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 60
Judul Desakan Judicial Review UU Cipta Kerja Menguat
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis abdul rochim
Tanggal 2020-10-12 05:30:00
Ukuran 100x176mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 60.000.000
News Value Rp 180.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Hengky Primana (Koordinator Pusat BEM Nusantara) Karena DPR dan Presiden sudah
bersikeras tidak akan melakukan legislati ve review ataupun perppu, maka judicial review mutlak
harus dilakukan
negative - Hengky Primana (Koordinator Pusat BEM Nusantara) Prinsipnya tidak semua dari
ombibus law itu buruk, ada beberapa poin yang harus di koreksi
negative - Hengky Primana (Koordinator Pusat BEM Nusantara) Harus tetap waspadai jangan
sampai ada penumpang gelap
negative - Hengky Primana (Koordinator Pusat BEM Nusantara) Seperti yang kita tahu, beredar
kabar bahwa Gedung DPR RI akan ditutup setelah 18 orang terpapar Covid-19
negative - Muhammadiyah Sunanto (Ketua Umum PP Pemuda) Disamping kita menyambut baik
kehadiran undang-undang ini, perlu juga sikap kritis terhadap pasal-pasal tertentu yang
merugikan kepentingan rakyat, buruh, dan sektor lainnya
neutral - Muhammadiyah Sunanto (Ketua Umum PP Pemuda) Pemerintah dan DPR perlu duduk
bersama dengan mengundang elemen masyarakat sipil untuk membicarakan dan meminta
pandangan mereka terkait peluang yang diperoleh dan menguntungkan bagi masyarakat
terhadap penetapan dan pemberlakuan UU Cipta Kerja
neutral - KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Hanya
menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor. Tapi menindas dan menginjak kepentingan
atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil
negative - KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Mari kita cari jalan
keluar yang elegan.yang seimbang dan tawasuth (moderat). Kepentingan buruh dan rakyat kecil
harus kita jamin, terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan
neutral - KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Kita harus melakukan
judicial review. Harus meminta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan, bukan dengan anarki.
Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun
masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil
59
