Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

masih sangat kecil perannya di Indonesia, sehingga diperlukan ekosistem yang bisa
menggerakkan UMKM yang sudah ada dan menumbuhkan UMKM baru melalui UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja atau UU sapu jagat itu bisa disebut sebagai "UU gila',' karena merampas pundi-
pundi mafia perizinan di seluruh Indonesia. Perizinan usaha itu bisnis ratusan miliar rupiah dan
tidak terdeteksi pajak, yang dikontrol lewat peraturan daerah. Belum lagi LSM dan Ormas yang
bermain disana.

Selain itu, UU Cipta Kerja sangat penting untuk menyelesaikan warisan masalah berkaitan
dengan konflik-konfliktenurial kawasan hutan. Kita tentu tidak ingin ada lagi kriminalisasi
masyarakat lokal atau masyarakat adat dan masalah-masalah kebun didalaMKawasan hutan.

Bagaimanapun, prinsip utama rakyat harus dilindungi dan diberikan akses untuk mengelola dan
sejahtera dari sumber daya alam. Ini merupakan peran strategis UU Omnibus Law Cipta Kerja
hadir di tengah masyarakat.

Melalui UU Omnibus Law, tidak boleh ada lagi petani kecil asal ditangkap, justru mereka harus
dirangkul dan diberi akses mengelola kawasan dalam bentuk Perhutanan Sosial. Inilah pertama
kalinya Perhutanan Sosial diakui dalam UU. Izin pengelolaan untuk kelompok rakyat kecil ini
sebenarnya sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden
Jokowi.
Sebagai gambaran, sebelum 2015 rakyat hanya menguasai sekitar 4 % saja dari izin pengelolaan
hutan. Namun saat ini realisasi Perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta ha dan lahan hutan
untuk masyarakat sudah sekitar 2,6 juta. Hal ini kira-kira menjadi 13-16 % perizinan untuk rakyat
kecil (bandingkan dengan sebelumnya yang hanya 4%). Komposisi untuk rakyat ini akan terus
naik, karena secara ideal nanti dengan target 12,7 juta ha hutan sosial dan Tora, maka akan
dicapai izin untuk rakyat kecil hingga 30-35 %.

Jelas, ini mengkoreksi kebijakan di masa kalu yang akibat-akibatnya sekarang kita rasakan dan
sedang dibenahi satu persatu. Tantangannya tidak mudah,tapi pemerintah terus berupaya
berpihak kepada rakyat, salah satunya dengan hadirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jelas, UU
ini pemerintah berpihak pada rakyat, dan melindungi semua hak rakyat sekitar hutan, termasuk
hak masyarakat adat. Terkait penyelesaian kebun rakyat dan korporasi dalaMKawasan hutan
serta belum punya.izin (keterlanjuran), sangat tidak benar jika dikatakan UU Omnibus Law
memberikannya 'cuma-cuma' tanpa ada sanksi apapun. Semoga.

64