Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 62
"Pemerintah dan DPR perlu duduk bersama dengan mengundang elemen masyarakat sipil untuk
membicarakan dan meminta pandangan mereka terkait peluang yang diperoleh dan
menguntungkan bagi masyarakat terhadap penetapan dan pemberlakuan UU Cipta Kerja,"
ujarnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menilai UU Ciptaker
yang disahkan DPR bersama pemerintah pada Senin (5/10) lalu hanya menguntungkan investor.
"Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor. Tapi menindas dan menginjak
kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyatkecil,"ujar Said.
Karena itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk mencari jalan keluar terbaik dan elegan. "Mari
kita cari jalan keluar yang elegan.yang seimbang dan tawasuth (moderat). Kepentingan buruh
dan rakyat kecil harus kita jamin, terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan,
dan pendidikan," tuturnya.
Said mengatakan, PBNU akan mengajukan judicial review terhadap UU tersebut. Apalagi, di
dalamnya masih mencantumkan pasal soal pendidikan yang dari awal ditentang oleh NU.
"Kita harus melakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan,
bukan dengan anarki. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam
membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kedi," katanya.
Menurut dia, UUD 1945 Pasal 33 tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini
untuk seluruhrakyat Indonesia. "Apakah itu sudah diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan
yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin,"katanya.
Crahmatullah/ ahdulrochim/ sindonews
61
