Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

negative - KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Apakah itu sudah
diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian
miskin

Ringkasan

Desakan mendukung judicial review Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah
Konstitusi (MK) semakin menguat. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara.
Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana mengatakan ada tiga jalur yang bisa
dilakukan untuk ir.embatalkan omnibus law, yakni legislati ve review, judi dal revievi dan perppu.

Dari ketiga pilihan itu, kata dia, yang paling memungkinkan adalah menempuh judicial review.
"Karena DPR dan Presiden sudah bersikeras tidak akan melakukan legislati ve review ataupun
perppu, maka judicial review mutlak harus dilakukan," tegas Hengky di Jakarta kemarin.

DESAKAN JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA MENGUAT

Desakan mendukung judicial review Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah
Konstitusi (MK) semakin menguat. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara.
Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana mengatakan ada tiga jalur yang bisa
dilakukan untuk ir.embatalkan omni-bus la w, yakni legislati ve review, judicial review dan
perppu.

Dari ketiga pilihan itu, kata dia, yang paling memungkinkan adalah menempuh judicial review.
"Karena DPR dan Presiden sudah bersikeras tidak akan melakukan legislati ve review ataupun
perppu, maka judicial review mutlak harus dilakukan," tegas Hengky di Jakarta kemarin.

Menurut dia, pihaknya tidak menolak secara keseluruhan UU Ciptaker tersebut, namun ada
beberapa poin yang harus di revisi. "Prinsipnya tidak semua dari ombibus law itu buruk, ada
beberapa poin yang harus di koreksi," jelas Hengky.

Dia mengapresiasi aktivis mahasiswa lainnya yang menempuh jalur lain seperti aksi unjuk rasa.
Namun, kata dia, aksi tersebut harus diwaspadai jangan sampai ditunggangi kepentingan lain.
"Harus tetap waspadai jangan sampai ada penumpang gelap," terangnya.

Hengky mengatakan, di tengah pandemi ini, semua pihak harus tetap mengikuti protokol
kesehatan yang tidak membolehkan adanya kumpulan lebih dari 50 orang serta menjaga jarak.
"Seperti yang kita tahu, beredar kabar bahwa Gedung DPR RI akan ditutup setelah 18 orang
terpapar Covid-19," tandasnya.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengungkapkan, UU Ciptaker adalah strategi
politik hukum pemerintah dan DPR RI untuk menarik investasi dan membantu meningkatkan
perekonomian rakyat. Karena itu, secara umum, pihaknya memberi catatan terhadap kehadiran
undang-undangitu. "Disamping kita menyambut baik kehadiran undang-undang ini, perlu juga
sikap kritis terhadap pasal-pasal tertentu yang merugikan kepentingan rakyat, buruh, dan sektor
lainnya,"kata Sunanto.

Dia mengungkapkan ada pasal-pasal tertentu dalam UU Ciptaker dapat meningkatkan investasi
guna menyerap tenaga kerja. Hal ini tentu saja akan memberikan peluang bagi banyak
masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan melalui kinerja yang terampil, terdidik,
dan inovatif.

60