Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

sudah dipandang tapi tidak berlaku. Apalagi ini (UU Cipta Kerja) regulasi implementasinya itu
belum tersedia," ujarnya.
Selain ekonom, pengusaha Yan Hiksas juga mengkritisi pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja oleh DPR RI. Dalam UU ini, dia mengkritisi ketentuan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu)yang dinilai tidak mewu-judkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Coiporate
Governance (GCG) sebab merugikan kaum pekerja/buruh.

"Jujur saya uu (Cipta Kerja) ini tidak happy. Karena tidak membangun budaya perusahaan good
corporate governance. Sehingga akhirnya nanti yang ada industri akan proses jadi kuli rakyat
kita terus menerus pak PKWT ini," ujarnya.

Hiksas mengatakan, dengan dihapuskannya ketentuan batas waktu PKWT maka berpeluang
menurunkan loyalitas buruh terhadap perusahaan. Menyusul tidak adanya kepastian waktu
kontrak kerja dalam UU Cipta Kerja. "Tapi kalau kita kontrakbesok pagi bisa kita pecat dalam
uuini. Jadi, kondisi seperti itu tidak membuat karyawan punya loyalitas loh pak. Karyawan tidak
punya kesetiaan terhadap kita," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Bahkan, dia menyeaut, kehadiran UU kontroversial tersebut dapat memicu tindak korupsi oleh
pekerja. Mengingat risiko tindak PHK kian terbuka lebar. "Pasti dia korupsi, nih mumpung gue
belum dipecat ya udah gue sikat aja perusahaan. Karena dia tidak ada kepastian besok
berusaha," ujarnya.

Maka dari itu, Hiksas menilai Undang-Undang Cipta Kerja akan menghambat terwujudnya tata
kelola perusahaan yang baik. Setelah pekerja selaku motor penggerak industri dihadapkan pada
kondisi yang tidak menguntungkan. "Nah budaya seperti itu (GCG) yang kita ingin bangun dri
UU Cipta Kerja ini.Sbarl/mohar/Iba

69