Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Bahlil menegaskan bahwa konsumsi terjadi ketika masyarakat memiliki daya beli. Daya beli dapat
tercipta jika masyarakat memiliki kepastian pendapatan. Penghasilan dapat dipastikan jika ada
pekerjaan. "Di sinilah investasi memegang peran kunci dalammenciptakan lapangan kerja,"
ujarnya.

Menurut Bahlil, memberikan kemudahan investasi mendesak dilakukan, terutama karena
realisasi investasi paro pertama 2020 hanya Rp 402,6 triliun atau 49,3 persen dari target
penyesuaian 2020 sebesar Rp 817,2 triliun. Penurunan realisasi investasi periode ini disebabkan
turunnya penanaman modal asing (PMA) di tengah pandemi Covid-19. Akibatnya, terjadi
pergeseran komposisi, investasi dalam negeri memberikan kontribusi lebih dari setengahnya
dengan nilai Rp 207,0 triliun (51,4 persen). Sedangkan PMA sebesar Rp 195,6 triliun
(48,6persen).

Kalangan dunia usaha juga menyuarakan keberpihakannya pada omnibus law. Ketua Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan
dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Menurut dia, UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang
menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja.

Dinamika perubahan ekonomi global, kata dia, memerlukan respons cepat dan tepat. Tanpa
reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.

"Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi
sebesar6,6-7 persen untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang
pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6 persen," ujar Rosan.

Road Show Menaker

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siroj untuk memberikan penjelasan tentang omnibus law UU Cipta
Kerja akhir pekan lalu (10/10). Khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.

"Kemudian, kami mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PB NU yang lain,"
kata Ida.

Menurut Ida, pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak buruh. Setelah bertemu
dengan pengurus PB NU, Ida berencana berkeliling ke berbagai elemen masyarakat lain.
Setelah UU Cipta Kerja disah -kan dalam rapat paripurna DPR 5 Oktober lalu, Ida mendapat
tugas dari Presiden Joko Widodo untuk merumuskan sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang
akan menjadi turunan UU terkait klaster ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah sangat
terbuka kepada serikat pekerja selama perumusan PP.
DalaMKesempatan yang sama, Ketua PB NU Said Aqil Siroj menyatakan bahwa pihaknya akan
tetap mengaj ukan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi,
(agf/han/ lum/ deb/wan/lyn/c7/fal)

UU Cipta Kerja yang Terburu-buru Disahkan Menaker Road Show Jelaskan Klaster
Ketenagakerjaan

74