Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 80
pengujian konstitusionalitas ke MK. Dorongan itu salah satunya disampaikan Presiden Joko
Widodo.
"Orang sudah tahu pada akhirnya ke sana (MK), tetapi bukan itu yang diperlukan publik.
Dorongan ke MK itu seolah-olah pemerintah menafikan suara publik," katanya.
Pengajar Ilmu Perundang-undangan Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengatakan,
belum tersedianya draf resmi UU Cipta Kerja mencerminkan belum siapnya pembentuk UU
menyusun UU dengan metode omnibus law. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan belum mengadopsi metode itu. Akibatnya, tidak ada
pengetahuan atau panduan mengenai aspek-aspek teknis bagaimana UU itu seharusnya disusun.
"Kalau mau membuat UU dengan metode omnibus law, seharusnya pemerintah dan DPR fokus
dulu pada aspek kesiapan regulasi yang mengatur omnibus law itu, yakni melalui UU No
12/2011," katanya. (REK)
79
