Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Kepala BPKM Bahlil Lahadalia memastikan, apa yang ditolak buruh soal UMP, UMK dan cuti
dihapus itu tidak benar, bagaimana ini?
Mari kita bedah. Ada 12 poin. Contohnya, UMP, betul masih ada. UMK masih ada. Tapi bersyarat.
Yang jadi perhatian buruh adalah upah minimum yang berlaku di Indonesia, sudah 20 tahun
lebih diterapkan itu UMK, bukan UMP. Hanya Jakarta dan Yogyakarta yang menggunakan UMP.
Sedangkan ratusan daerah lain menggunakan UMK.

Contohnya, upah minimum di Bekasi itu Rp 4,5 juta per bulan, dan di Purwakarta Rp 4.2 juta
per bulan. Sedangkan UMP Jawa Barat, itu hanya Rp 1,8 juta per bulan. Dengan adanya UU
Cipta Kerja, maka turun dong upah minimum di dua daerah itu jadi Rp 1,8 juta per bulan. Yang
disahkan itu UMK bersyarat. Sedangkan Konvensi ILO Nomor 133 itu menyebut upah minimum
itu sebagai jaring pengaman (safety net). Jadi, nggak ada istilah syarat.

Maksud dari jaring pengaman itu apa?

Tujuannya, agar buruh tidak absolut miskin ketika masuk pasar kerja. Perlindungan negara agar
buruh tidak absolut miskin adalah upah minimum. Makanya kami menolak yang bersyarat itu.
Pak Bahlil mungkin tidak memahami upah sektoral, atau UMSK, mengatur sektor industri. Masa
upah minimum buruh sendai jepit sama kaya di Pabrik Toyota. Atau upah pabrik kerupuk sama
kaya upah di Freeport. Kan unfair. Jadi kalau industri padat modal, dia memang lebih baik dari
dobel insentif. Tidak bisa lagi sama rasa.

Dengan UU ini, peluang terciptanya lapangan kerja tiap tahun makin besar, betulkah?

Ada dua hal dalam UU ini: 10 klaster investasi, 1 klaster ketenagakerjaan. Dengan demikian
harus dipisah. Itu pasti akan menyerap lapangan kerja. Itu kita setuju. Yang kami tidak setuju
itu, pemerintah berpendapat, tenaga kerja menjadi penghambat investasi masuk. Misalnya,
karena upah minimum tinggi, dan lainnya.

Kalau itu persoalannya, sama saja mereka ingin menghilangkan peran negara melindung buruh.
Misal, upah murah yang selalu dibandingkan dengan Vietnam. Data ILO soal tren
ketenagakerjaan 2014-2015. Upah rata-rata Laos itu 114 dolar AS, Kamboja 119 dolar AS.
Indonesia 174 dolar AS. Vietnam yang katanya di bawah kita justru 181 dolar AS. Filipina 256
dolar AS, Thailand 326 dolar AS, dan Malaysia 526 dolar AS. Di Indonesia, khususnya Jakarta,
memang tinggi upahnya. Bekasi Rp 4,5 juta per bulan. Tapi banyak daerah lain di Indonesia
yang upahnya rendah. Jika saat ini dirata-ratakan pun masih kurang dari 200 dolar AS per bulan.

Sampai saat ini, hanya sedikit kepala daerah yang menolak UU Ciptaker ini. Tanggapan Anda?

Faktanya, beberapa gubernur secara implisit menyetujui penolakan UU Cipta Kerja yang
disuarakan buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain. Mereka tidak terang-terangan
menolak, tapi meneruskan aspirasi massa aksi. Secara politik, kalau mereka menandatangani ya
sama saja setuju. Mereka tidak ingin rakyat di masing-masing daerahnya tidak sejahtera.
Jadi, apa solusi dari kalangan buruh terkait UU Cipta Kerja ini?

Sebaiknya, dibatalkan. Pertama, melalui Perppu, tapi dibutuhkan kebijaksanaan Presiden.
Menurut saya tidak perlu semua dibatalkan, cukup pasal yang kontroversial saja. Seperti klaster
ketenagakerjaan. Amdal. Atau pilihan lain seperti legislative review maupun executive review.
Kedua, membuka dialog, tapi bukan di peraturan turunannya. Masa UU Cipta Kerjanya kita tolak,
peraturan di bawahnya diterima. Dialog yang menyerap aspirasi. Karena bukan hanya buruh
yang menolak, oiganisasi seperti NU dan Muhammadiyah juga menolak. Nantinya, dialog
tersebut dijadikan masukan untuk legislative atau executive review. Jangan diajak dialog, tapi
cuma basa basi aja.

82