Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

BELUM JELAS KAPAN DRAF RESMI UU DIPUBLIKASI

Seminggu setelah disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang,
draf resmi UU Cipta Kerja belum juga dapat diakses publik. Belum ada kejelasan kapan draf
resmi UU yang mendapat penolakan luas itu akan dipublikasi. Kondisi teknis gedung DPR yang
untuk sementara waktu ini ditutup karena pandemi Covid-19 menjadi alasan draf tersebut belum
diunggah di situs resmi DPR.

Selain itu, publikasi draf resmi sangat bergantung pada kebijakan pimpinan DPR dan Presiden.

Kondisi ini di luar kebiasaan karena draf resmi lazimnya dibagikan langsung kepada anggota DPR
saat paripurna pengambilan putusan tingkat kedua. Alasan draf belum dibagikan, antara lain,
karena masih disisir dan dicek kemungkinan adanya kesalahan tanda baca.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Nasdem Willy Aditya mengatakan, pembenahan
minor terhadap draf resmi UU Cipta Kerja itu telah selesai dilakukan. Namun, apakah draf resmi
itu dapat diunggah secara terbuka untuk publik dalam waktu dekat, belum dapat dipastikan.

"Saat ini gedung DPR di-lockdown. Saya belum tahu teknisnya seperti apa karena gedung DPR
dibersihkan dulu, disemprot dengan disinfektan. Mungkin setelah kegiatan itu, naskah UU Cipta
Kerja dapat diunggah terbuka untuk publik," katanya, Minggu (11/10/2020).

Gedung Nusantara I DPR saat ini memang ditutup sementara setelah 18 anggota DPR dan 22
pegawai terpapar Covid-19. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar sebelumnya mengatakan,
gedung ditutup mulai Senin (12/10) hingga 8 November 2020. Gedung akan dibuka kembali
pada masa sidang kedua DPR tahun 2020-2021, yakni 9 November.

Mengacu pada tata tertib DPR, setelah disetujui di dalam rapat paripurna, pimpinan DPR memiliki
waktu tujuh hari kerja untuk mengirim draf UU itu kepada Presiden. RUU Cipta Kerja baru
disetujui pada 5 Oktober, artinya paling lambat draf itu harus diserahkan ke Presiden pada Rabu
(14/10).

Konvensi DPR

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan, pembahasan RUU Cipta
Kerja cacat substansi dan prosedur. Sekalipun tak ada keharusan di dalam tata tertib DPR untuk
membagikan naskah RUU yang akan disetujui di dalam paripurna, sudah menjadi konvensi atau
kelaziman bahwa setiap anggota DPR dibagikan naskah RUU yang akan diambil keputusan.
"Dalam forum rapat tertinggi ini, semua yang hadir wajib diberi naskah RUU yang akan dibahas,
baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Harusnya pimpinan DPR memastikan naskah RUU
yang begitu penting dan krusial, yang berdampak pada nasib buruh, pekerja, UMKM, lingkungan
hidup, dan sebagainya, sudah di tangan anggota DPR," katanya.
Direktur HICON Law & Policy Strategic Hifdzil Alim mengatakan, belum dipublikasikannya draf
resmi UU Cipta Kerja menunjukkan praktik pembahasan RUU Cipta Kerja yang tidak terbuka.
Padahal, saat ini draf tersebut sangat ditunggu publik yang sedang menyiapkan permohonan uji
formil dan materiil UU Cipta Kerja.

"Ketika disetujui itu, kan, barangnya harus jelas. Tidak boleh lagi ada penambahan pasal dan
pengurangan pasal, titik, koma, dan sebagainya. Itu, kan, seharusnya selesai sebelum hari
persetujuan. Kalau sampai barangnya tidak dipublikasikan, atau belum jelas versi yang mana,
itu keliru," ujarnya.

Dalam belum jelasnya versi UU Cipta Kerja yang beredar, menurut Hifdzil, sulit bagi publik untuk
menyiapkan materi gugatan ke MK. Padahal, publik didorong untuk mengajukan keberatan atau

78