Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 78
Judul Belum Jelas Kapan Draf Resmi UU Dipublikasi
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&15
Jurnalis rek
Tanggal 2020-10-12 05:22:00
Ukuran 330x102mmk
Warna Warna
AD Value Rp 141.900.000
News Value Rp 1.419.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR) Saat ini gedung DPR dilockdown. Saya
belum tahu teknisnya seperti apa karena gedung DPR dibersihkan dulu, disemprot dengan
disinfektan. Mungkin setelah kegiatan itu, naskah UU Cipta Kerja dapat diunggah terbuka untuk
publik
neutral - Didi Irawadi Syamsuddin (None) Dalam forum rapat tertinggi ini, semua yang hadir
wajib diberi naskah RUU yang akan dibahas, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.
Harusnya pimpinan DPR memastikan naskah RUU yang begitu penting dan krusial, yang
berdampak pada nasib buruh, pekerja, UMKM, lingkungan hidup, dan sebagainya, sudah di
tangan anggota DPR
negative - Hifdzil Alim (Direktur HICON Law & Policy Strategic) Ketika disetujui itu, kan,
barangnya harus jelas. Tidak boleh lagi ada penambahan pasal dan pengurangan pasal, titik,
koma, dan sebagainya. Itu, kan, seharusnya selesai sebelum hari persetujuan. Kalau sampai
barangnya tidak dipublikasikan, atau belum jelas versi yang mana, itu keliru
negative - Hifdzil Alim (Direktur HICON Law & Policy Strategic) Orang sudah tahu pada akhirnya
ke sana (MK), tetapi bukan itu yang diperlukan publik. Dorongan ke MK itu seolah-olah
pemerintah menafikan suara publik
negative - Bayu Dwi Anggono (None) Kalau mau membuat UU dengan metode omnibus law,
seharusnya pemerintah dan DPR fokus dulu pada aspek kesiapan regulasi yang mengatur
omnibus law itu, yakni melalui UU No 12/2011
Ringkasan
Seminggu setelah disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang,
draf resmi UU Cipta Kerja belum juga dapat diakses publik. Belum ada kejelasan kapan draf
resmi UU yang mendapat penolakan luas itu akan dipublikasi. Kondisi teknis gedung DPR yang
untuk sementara waktu ini ditutup karena pandemi Covid-19 menjadi alasan draf tersebut belum
diunggah di situs resmi DPR.
77
