Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 82

Judul               Cukup Batalkan Yang Kontroversial Saja..
                Nama Media          Rakyat Merdeka
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1&8
                Jurnalis            men
                Tanggal             2020-10-12 05:20:00
                Ukuran              252x224mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 113.400.000

                News Value          Rp 1.134.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              UU ini ada 11 klaster. 10 klaster bicara soal investasi. Seperti memudahkan investasi masuk,
              menghilangkan hambatan, dan lainnya. Tapi, 1 klaster ini tentang ketenagakerjaan. Kalo waktu
              awal itu, ada di Bab IV Omnibuslaw Cipta Kerja. Kita setuju investasi masuk. Yang kita tidak
              setuju adalah mengurangi kesejahteraan dan upah buruh.

              Pak Bahlil mungkin tidak memahami upah sektoral, atau UMSK, mengatur sektor industri. Masa
              upah minimum buruh sendai jepit sama kaya di Pabrik Toyota. Atau upah pabrik kerupuk sama
              kaya upah di Freeport. Kan unfair. Jadi kalau industri padat modal, dia memang lebih baik dari
              dobel insentif. Tidak bisa lagi sama rasa.



              CUKUP BATALKAN YANG KONTROVERSIAL SAJA..

              Said Iqbal, Presiden KSPI

              Pemerintah menegaskan UU ini sangat dibutuhkan. Apa tanggapan Anda?

              UU ini ada 11 klaster. 10 klaster bicara soal investasi. Seperti memudahkan investasi masuk,
              menghilangkan hambatan, dan lainnya. Tapi, 1 klaster ini tentang ketenagakerjaan. Kalo waktu
              awal itu, ada di Bab IV Omnibuslaw Cipta Kerja.

              Kita setuju investasi masuk. Yang kita tidak setuju adalah mengurangi kesejahteraan dan upah
              buruh.

              Lho, bukannya kalau investasi masuk maka banyak keuntungannya. Misalnya di sektor lapangan
              kerja?

              Saya ini pengurus pusat di badan PBB, yang namanya International Labour Organization (ILO).
              Mampir semua negara cenderung memisalikan UU investasi dengan UU perlindungan tenaga
              kerja.  Karena  ini  berbeda  sekali.  Kalau  dicampur,  kaya  UU  Cipta  Kerja,  maka  terjadi  konflik
              kepentingan. Di satu sisi buruh setuju investasi. Di sisi lain, jangan atas nama investasi hak upah
              dan kesejahteraan buruh dikurangi.



                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87