Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 85
Judul Forum Rektor siapkan Masukan UU Ciptaker
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis febrian adi saputro
Tanggal 2020-10-12 05:20:00
Ukuran 155x208mmk
Warna Warna
AD Value Rp 147.250.000
News Value Rp 441.750.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Arif Satria (Ketua FRI) FRI akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR RI
setelah mencermati dan menyisir UU Cipta Kerja versi final, khususnya hal-hal krusial yang
menjadi perhatian masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah solusi
alternatif yang dimungkinkan secara hukum
Ringkasan
Forum Rektor Indonesia (FRI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengasahan Undang-
Undang Cipta Kerja (Ciptaker), pekan lalu. Ketua FRI Arif Satria mengakui pengesahan UU
Ciptaker memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. FRI menjanjikan akan segera membuat
masukan terhadap UU Ciptaker jika sudah mencermati pasal demi pasal yang disahkan DPR.
FORUM REKTOR SIAPKAN MASUKAN UU CIPTAKER
Forum Rektor Indonesia (FRI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengasahan Undang-
Undang Cipta Kerja (Ciptaker), pekan lalu. Ketua FRI Arif Satria mengakui pengesahan UU
Ciptaker memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. FRI menjanjikan akan segera membuat
masukan terhadap UU Ciptaker jika sudah mencermati pasal demi pasal yang disahkan DPR.
"FRI akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR RI setelah mencermati dan
menyisir UU Cipta Kerja versi final, khususnya hal-hal krusial yang menjadi perhatian masyarakat,
sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah solusi alternatif yang dimungkinkan
secara hukum," tutur Arif dalam pernyataan sikapnya yang diterima Republika, Ahdid (11/10)
Arif menambahkan, FRI memahami dorongan investasi untuk penyediaan lapangan kerja dapat
menjadi solusi atas masalah bertambahnya angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta orang/tahun dan
adanya sekitar 5 juta penganggur baru.
Upaya ini perlu diikuti dengan penyederhanaan perizinan, penguatan, dan kepastian hukum.
Pemerintah juga perlu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sambil tetap menjaga
keberlanjutan lingkungan hidup, perlindungan rakyat, dan kedaulatan bangsa dalam berbagai
84
