Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Contoh, izin lokasi. Dulu ada kepala daerah yang baik. Ada juga yang sampai 1,5 tahun izin gak
keluar. Ini fakta Sedangkan di Vietnam, 2 tahun sudah produksi. Karena kita tidak ada aturan
batas maksimal perizinan. Misalnya, ada aturan 1,5 bulan izin lokasi harus sudah keluar. Kalo
sampai batas waktunya tidak keluar juga, oleh NSPK ditarik ke pusat.

Jadi, kepala daerah gak perlu ragu. Sekarang, kementerian juga gitu kok. Izin yang tadinya
setahun, sekarang jadi 12-15 hari. Kalau nggak selesai, dianggap menyetujui. Semua perizinan
kan lewat Online Single Submission (OSS). Tidak ada deal-dealan lagi.

Makanya UU ini bisa bikin mata air jadi air mata. Karena memangkas potensi pungli, sogok-
menyogok itu.

Jadi konkretnya seperti apa?

Kita masih mendesain. Kalau izin itu ada di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, atau
kawasan berikat, tidak akan lebih dari 1 hari. Dengan UU ini, hanya beberapa jam saja. Intinya,
saya ingin pengalaman pas jadi pengusaha, antre ketemu pejabat, dan ribet ngurus perizinan,
tidak lagi terulang dengan UU ini.

Itulah kenapa orang daerah susah jadi pengusaha. Karena mau dapet izinnya saja susah, harus
punya koneksi. Saya ingin menghilangkan itu. Caranya bikin perizinan jadi adil. Mereka punya
hak jadi pengusaha. Pengusaha itu hak anak-anak muda dari Aceh sampai Papua, dari pelosok
kampung, pelosok gunung sampai Ibu Kota.

Jadi, Anda optimis UU Cipta Kerja jawaban dari masalah yang ada selama ini?

UU ini adalah masa depan, bukan masa lampau. Tahun 2035, kita mendapat bonus demografi.
60 persen penduduk Indonesia masuk usia produktif. Sehingga mereka harus didorong jadi orang
produktif. Instrumennya ya pengusaha. Semakin banyak pengusaha, makin banyak juga
lapangan pekerjaan. UU ini untuk anak muda, anak muda jadi pengusaha itu ya UMKM. men

89