Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Pengusaha lokal atau asing banyak yang ngeluh kok. I Iarga tanah mahal, upah dan produktivitas
buruh beluMKompetitif, bahkan tingkat kenaikan upah per tahun di Indonesia lebih besar.
Dengan UU Cipta Kerja, pengusaha dapat kepastian, mudah dalam proses, cepat, dan efisien.
Kalau sudah diubah gini, banyak inv estor yang akan menanamkan modalnya. Otomatis,
menambali lapanga kerja.

Harus diakui juga. Realisasi investasi kita tinggi, tapi tidak kemudian mengerek perekonomian.
Karena ekornya tinggi, mencapai 6,8 persen. Ekor ini biaya ekonomi kita. Dari berbagai faktor,
seperti pungutan liar, korupsi, yang berawal dari proses perizinan. UU ini bisa memangkas
terjadinya potensi korupsi. Karena semua tidak lagi lewat tatap muka. Sehingga bisa lebih
transparan.

Ada yang bilang, UU Cipta Kerja ini hanya mengakomodir pengusaha asing atau kelas kakap aja.
Giniana tuh..?

Tidak juga. UU ini berorientasi pada cipta lapangan kerja. Saat ini, 87 persen kontribusi lapangan
kerja dari UMKM. Total angkatan kerja kita 130 juta. Sementara 120 juta itu adalah UMKM.
Sektor ini punya kontribusi 60 pesen terhadap GDP kita. DalaMKonteks ini, UMKM harus
diperkuat, harus didorong untuk berkembang.

Apa buktinya?
Pertama, sebelum ada UU ini, pelaku UMKMKalau mau bikin perusahaan, sama biayanya dengan
perusahaan besar. Sekarang cukup dengan satu lembar kertas. Kedua, sekarang ada kewajiban
pemerintah membeli produk mereka. Ketiga, ada kewajiban perusahaan besar kolaborasi dengan
UMKM.

Pandangan saya sebagai mantan pelaku UMKM, lita ini masih kekurangan pengusaha. Jumlah
pengusaha saat ini hanya 3,5 persen dari populasi kita. Idealnya, itu 12 persen. Dengan UU ini
kita merangsang masyarakat jadi pengusaha. Untuk klaster UMKM ini, katakanlah koperasi. Dulu
minimal pembuatan koperasi 20 orang, sekarang hanya 9 orang.

Karena prosesnya yang terbilang kilat, UU Cipta Kerja ini dicurigai buat menampung inv estor
yang mau angkat kaki dari China. Penjelasan Anda?

Tidak ada karpet merah untuk kelompok tertentu. Presiden perintahkan kami untuk ngurus
investasi jangan lianya yang besar. UMKMKan investor juga. Kalau dikaitkan dengan perusahaan
asing, sekarang kita juga sudah melakukan komunikasi. Namun, kalau dibandingkan dengan
negara lain, kita tidak lebih baik. Kita lambat mengeksekusinya, prosesnya berbelit. Bukan hanya
asing yang beranggapan demikian, tapi juga pengusaha lokal. Dengan UU ini, harapannya
investor semakin banyak.

Yang paling banyak dikhawatirkan dari UU Cipta Kerja ini soal kesejahteraan buruh. Bisa
dijelaskan?
Sangat keliru kalo UU ini pro investor asing. Baca klaster UMKM. U M P. UMK, tetap ada. Cuti,
segala macam tidak ada yang dihilangkan.

Beberapa kepala daerah sempat menolak undang-undang ini. Apa ada kaitannya soal
kewenangan yang ditarik ke pusat?

UU ini tidak mencabut kewenangan gubernur, wali kota, atau bupati. Tidak ada sentralisasi.
Dalam Pasal 174, kewenangan kementerian'lembaga maupun kepala daerah itu adalah
kewenangan Presiden yang dilimpahkan. Namun, harus disertai Norma Standar Prosedur dan
Kriteria (NSPK). Untuk kepastian.

88