Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 88
Judul UU Cipta Kerja Bikin Air Mata Jadi Mata Air
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&8
Jurnalis men
Tanggal 2020-10-12 05:20:00
Ukuran 287x224mmk
Warna Warna
AD Value Rp 129.150.000
News Value Rp 1.291.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Setiap tahunnya, ada 2,9 juta angkatan kerja yang butuh kerjaan. Kedua, masyarakat yang
butuh lapangan kerja existing saat ini ada 7 juta. Sementara yang kena PHK berdasarkan data
Kementerian Ketenagakerjaan ada 3,5 juta. Begitu juga yang tidak terdaftar, jumlahnya banyak.
Totalnya, kita hitung ada sekitar 15 juta yang butuh kerja.
Mereka ini tidak mungkin terserap semua melalui jalur PNS, pegawai BUMN, maupun TNI/Polri.
Sementara, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Akhirnya, kami mencari strategi. Di
antaranya, dengan UU Cipta Kerja, agar pengusaha, baik besar maupun kecil, menanamkan
modalnya. Tujuannya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
UU CIPTA KERJA BIKIN AIR MATA JADI MATA AIR
Kenapa pemerintah ngotot mempertahankan UU Cipta Kerja, padahal ada banyak penolakan?
Pertama, setiap tahunnya, ada 2,9 juta angkatan kerja yang butuh kerjaan. Kedua, masyarakat
yang butuh lapangan kerja existing saat ini ada 7 juta. Sementara yang kena PHK berdasarkan
data Kementerian Ketenagakerjaan ada 3,5 juta. Begitu juga yang tidak terdaftar, jumlahnya
banyak. Totalnya, kita hitung ada sekitar 15 juta yang butuh kerja.
Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM
Mereka ini tidak mungkin terserap semua melalui jalur PNS, pegawai BUMN, maupun TNI/Polri.
Sementara, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Akhirnya, kami mencari strategi. Di
antaranya, dengan UU Cipta Kerja, agar pengusaha, baik besar maupun kecil, menanamkan
modalnya. Tujuannya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Apa UU Cipta Kerja cukup ampuh menjawab masalah itu?
UU ini mereformasi perizinan. Kita harus akui, investasi di Indonesia tidak pro pengusaha, tingkat
kemudahan berusaha kita masih di urutan 73 dunia, meski tahun 2014 berada di peringkat 120.
Kita masih kalah dengan Singapura, Thailand, atau Vietnam. Makanya, harus ada perbaikan. Ego
sektoral antar kementerian/lembaga harus dihilangkan.
87
