Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

taan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Jadi undang-undang Cipta kerja
bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta
para pengangguran," tutur Presiden.

Manfaat kedua, adalah baik bagi pengembangan UKM dan Koperasi. Sebab, UU Cipta Kerja
menawarkan berbagai macaMKemudahan berusaha. "Regulasi yang tumpang tindihdan prosedur
yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya
pendaftaran saja. Sangat simpel," tegas Jokowi. Balikan, UMKM yang bergerak di sektor
makanan dan minuman sertifikasi halalnya akan dibiayai langsung oleh pemerintah. Artinya
gratis.

Kemudian, izin kapal nelayan penangkap ikan hanya perlu melaporkan ke unit kerja Kementerian
KKP saja. "Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian. KKP, Kementerian
Perhubungan, dan instansi instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di . Kementerian KKP
saja," ujarnya.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga dinilai ramah bagi Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.
Menyusul dihapuskannya aturan modal minimum dan pengurangan syarat jumlah anggota untuk
pembentukan atau pendirian.

"Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal
minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah jumlahnya hanya 9 orang saja, koperasi
sudah bisa dibentuk Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air," tegas
Jokowi.

Ketiga, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu
karena kemudahan pengur usan perizinan dan pemanfaatan teknologi digital. "Undang-Undang
Cipta kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena
dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem
perizinan secara elektronik, maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan," ujarnya.

Pengusaha Kritisi UU Cipta Kerja

Secara terpisah, ekonom sekaligus mantan staf khusus Wakil Presiden, Wijayanto Samirin,
menyangsikan kemampuan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyediakan lapangan kerja
dalam waktu dekat. Sebab, kemampuan birokrat saat ini dianggap masih belum tanggap dalam
membuat aturan turunan.

" Yang saya khawatirkan adalah sudah dibuka pintunya, ekspektasi tinggi sekali,regulasi yang
lama sudah dipandang tidak berlaku, tetapi regulasi implementasi itu belum tersedia," ujar dia
dalam webinar bertema "Pekerja dan UU Cipta Kerja" Sabtu (10/10).

Menurut Wijayanto, kemampuan kelompok birokrat saat ini masih belum tanggap dalam
menyusun berbagai aturan turunan. Hal ini tercermin dalam program 16 paket ekonomi,
pengadaan online single submission (OSS)yang terbentur birokrasi,termasuk UU Cipta Kerja.

"Proses di birokrasi ini masih sulit, selama belum mengaddress masalah di birokrasi. Ini (UU
Cipta Kerja) akan sulit juga," tutur dia.

Terlebih, Wijayanto mencatat, untuk implementasi sebagian UU anyar ini membutuhkan banyak
aturan turunan, "ada 40 aturan turunan yang bakal dikejar penyelesaiannya dalam sebulan,
terdiri dari 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres)," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meyakini apabila UU Cipta Kerja yang harapkan mampu menyerap tenaga
kerja dalam jumlah tinggi justru akan dihadapkan pada kondisi sulit. Menyusul birokrasi masih
berpotensi menjadi momok bagi implementasi UU kontroversial itu. "Banyak regulasi yang lama

68