Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 233
Judul Cara Menghitung THR Karyawan Kontrak 2021, Aturan & Sanksinya
Nama Media tirto.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://tirto.id/cara-menghitung-thr-karyawan-kontrak-2021-aturan-
sanksinya-geWT
Jurnalis Nur Hidayah Perwitasari
Tanggal 2021-05-04 16:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan ini tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh
Ringkasan
Cara menghitung THR bagi karyawan kontrak dan siapa saja yang berhak menerima THR.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
harus diberikan kepada pekerja/buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
CARA MENGHITUNG THR KARYAWAN KONTRAK 2021, ATURAN & SANKSINYA
Cara menghitung THR bagi karyawan kontrak dan siapa saja yang berhak menerima THR.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
harus diberikan kepada pekerja/buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Menaker dalam keterangan pers Senin
(12/4/2021) seperti yang dikutip dari rilis Sekertariat Kabinet (Setkab).
THR Keagamaan tahun ini wajib dibayar penuh dan tepat waktu oleh pelaku usaha. Situasi ini
berbeda pada 2020 lalu saat pemerintah memberikan kelonggaran kepada para pengusaha untuk
memberikan THR secara bertahap.
Dalam kesempatan yang sama Ida Fauziyah menekankan pada seluruh pelaku usaha untuk wajib
membayarkan THR. Bagi pelaku usaha yang tidak mampu, wajib melakukan dialog secara
kekeluargaan antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan.
232
