Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Kesepakatan harus berdasarkan bukti laporan keuangan perusahaan yang transparan. Menaker
juga menekankan bahwa kesepakatan harus dibuat secara tertulis dan THR harus dibayarkan
maksimal sebelum hari raya keagamaan 2021.

"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja atau buruh" jelas Ida Fauziyah dalam keterangan pers di kanal
Youtube resmi Kemnaker.

Lebih lanjut, Ida Fuziyah menyebutkan bahwa bagi pengusaha yang tidak membayar THR pada
pekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Sanksi yang dimaksudkan tersebut berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara kegiatan produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Lantas bagaimana cara menghitung THR bagi karyawan kontrak dan siapa saja yang berhak
menerimanya? Cara menghitung THR Keagamaan Besaran THR yang diberikan dibedakan dari
lama masa kerja pekerja. Berikut rincinannya: - Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12
bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

- Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12
bulan diberikan dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 bulan upah.

- Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1: bagi pekerja yang
memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan bagi pekerja yang
mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata
upah yang diterima setiap bulan selama masa kerjanya.

Sanksi pelanggaran pembayaran THR Keagamaan Berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021,
Permenaker nomor 6 tahun 2016 dan SE nomor 6/HK.04/IV/2021 terdapat beberapa sanksi jika
perusahaan melanggar pembayaran THR Keagamaan, di antaranya, - Terlambat membayar THR
Keagamaan Jika perusahaan terlambat melakukan pembayaran THR Keagamaan maka harus
membayar denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Denda ini dikelola dan
dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.
- Tidak membayar THR Keagamaan Jika perusahaan tidak membayarkan kewajiban THR
Keagamaan seperti yang sudah ditentukan maka akan mendapat sanksi administratif berupa,
teguran tertulis pembatasan kegiatan usaha penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi pembekuan kegiatan usaha Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

233