Page 372 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Posko dimanfaatkan kalangan pekerja, manajemen perusahaan, maupun masyarakat umum
untuk mencari informasi terkait pembayaran THR, konsultasi, maupun mengadukan
permasalahan pembayaran THR.

Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain, perusahaan tidak mampu membayar THR,
rencana THR akan dicicil, dibayarkan 50 persen, pembayaran THR setelah lebaran, dan lainnya.
"Sepertinya ini masih berupa kekhawatiran seperti yg dialami tahun lalu," katanya.

Persentase pemberian THR memang sudah tinggi. Namun, DPR menyinggung kembali adanya
jumlah THR yang tidak penuh. Termasuk di kalangan PNS. Legislatif pun mengingatkan
pemerinath agar menerapkan kebijakan yang adil terhadap pemberian THR tersebut.

Anggota Komisi Keuangan DPR Anis Byarwati menyebutkan, THR yang tidak penuh akan
berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apalagi untuk PNS, jumlahnya mencapai 4
juta orang. Tentunya jumlah tersebut sangat berpengaruh untuk menopang daya beli nasional.

"Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah
tangga ditentukan oleh pendapatan," jelas politisi PKS tersebut.

Anis menyatakan bahwa akibat pandemi Covid-19, daya beli masyarakat ikut turun. Dia berharap
bahwa adanya THR ini bisa turut meningkatkan konsumsi masyarakat, agar perekonomian bisa
tumbuh positif.

Pemerintah, lanjut dia, telah mengeluarkan kebijakan stimulus bagi berbagai sektor seperti
properti dan kendaraan bermotor lewat insentif pajak.

Anis menyayangkan karena kebijakan THR yang tidak penuh ini dinilai tidak sejalan dengan
upaya pemberian stimulus tersebut.

Anis berharap agar kebijakan pemerintah antara satu dengan lainnya bisa selaras dan sejalan.
"Terkadang banyak hal yang tidak sesuai antara instruksi dengan kondisi di lapangan. Koordinasi
inilah yang menjadi pekerjaan rumah di Indonesia," sambungnya. (mia/deb).

371