Page 375 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Judul Cara Melaporkan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran 2021
Nama Media pontianak.tribunnews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://pontianak.tribunnews.com/2021/05/04/cara-melaporkan-
perusahaan-tak-bayar-thr-lebaran-2021
Jurnalis Nasaruddin
Tanggal 2021-05-04 11:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengaduan ini bisa dilakukan dengan 2 cara,
baik secara luring atau kami tetap memberikan layanan secara offline dengan menerapkan
protokol kesehatan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga memberikan layanan online, dan
melalui call center 1500630

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemantauan masih terus berjalan, posko-
posko THR ada di pemerintah pusat dan di provinsi, di Jawa Tengah sesuai dengan laporan ada
18 perusahaan yang diadukan oleh pekerjanya

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian THR kan diberikan paling lambat
H-7, kalau perusahaan tidak bisa membayar H-7 dilakukan dialog di internal perusahaan, dialog
kekeluargaan

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) H-7 itu kan paling lambat, namun kami masih
beri kelonggaran kepada perusahaan sampai H-1

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mengenai sanksi acuan kami adalah
peraturan, sangsi terberatnya adalah pencabutan izin
positive - Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah)
Ini bagian dari deteksi dini kami bersama dengan 156 pengawas ketenagakerjaan akan turun
mulai H-7 untuk memastikan hak-hak pekerja terbayarkan

Ringkasan
Memberikan Tunjangan Hari Raya atau THR adalah kewajiban perusahaan kepada karyawan.
Jumlah atau besaran THR disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Adapun karyawan yang tak mendapat hak THR menjelang lebaran 2021, bisa melaporkan hal ini
ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau Kementerian Ketenagakerjaan.

374