Page 405 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 405

Jawa  Barat  membuka  posko  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  Keagamaan  2021  di  Kantor  Dinas
              Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi,  Komplek  Perkantoran  Pemkab  Bekasi,  Desa  Sukamahi,
              Kecamatan Cikarang Pusat.

              "Kami  sudah  membuka  posko  THR,  dan  sudah  mulai  aktif,"  kata  Kepala  Bidang  Hubungan
              Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nur Hidayah di Cikarang, Selasa.

              Dia  mengatakan  posko  ini  dibuat  untuk  melayani  informasi,  konsultasi,  maupun  pengaduan
              terkait teknis pembayaran THR perusahaan kepada pekerja.

              "Hari ini belum ada pengaduan tentang THR yang masuk, kemungkinan H-7 mendatang sesuai
              aturan pusat perihal pelaksanaan pembayaran THR," katanya.

              Ia  menjelaskan  posko  itu  berfungsi  menampung  aspirasi  pekerja/buruh  jika  nanti  ada
              perusahaan  yang  melanggar  Surat  Edaran  Kementerian  Ketenagakerjaan  Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2021 bagi pekerja/buruh.

              Nur Hidayah mengatakan dalam surat edaran yang telah diterimanya itu disebutkan pembayaran
              THR buruh dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya namun terdapat pengecualian
              bagi perusahaan terdampak COVID-19.

              Dia menjelaskan skema pembayaran THR juga dilakukan secara penuh dengan batas maksimal
              tujuh  hari  sebelum  hari  raya  namun  jika  ada  perusahaan  yang  keberatan  membayar  penuh
              karena kondisi keuangan, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap dengan catatan ada
              kesepakatan dengan pekerja.

              "Perusahaan di sini harus terbuka saya rasa. Kalau tidak mampu harus dibuktikan. Dan kalau
              ingin membayarkan bertahap, diperbolehkan asal ada kesepakatan dengan pekerja," katanya.

              Pemerintah  daerah  akan  membantu  mencari  solusi  dengan  membuka  dialog  pengusaha  dan
              pekerja guna mencari titik kesepakatan pembayaran THR khususnya bagi perusahaan terdampak
              pandemi COVID-19.

              Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  akan  meminta  perusahaan  untuk  membuktikan
              ketidakmampuan membayar THR kepada buruh tepat waktu.

              "Kami hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi buruh agar benar-benar menerima hak untuk
              mendapatkan THR Keagamaan sesuai ketentuan," kata Nur Hidayah.

              Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi Sutomo mengaku sejauh ini
              perusahaan menaati kebijakan pemerintah terkait pemberian THR Keagamaan tahun 2021 ini.

              "Sampai hari ini lancar, belum ada laporan ke saya ada perusahaan yang tidak membayarkan
              THR," katanya.




















                                                           404
   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410