Page 471 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Andalan Yesa hanyalah tabungan yang ia kumpulkan sejak pertama kali bekerja (selama tiga
tahun) dan lambat laun habis. Jurus memangkas kualitas pangan sebagai kebutuhan pokok pun
dilakukan. Demi menambah penghasilan, Yesa berdagang secara daring.

Meski tak seberapa, namun bisa menambah biaya membeli susu, pampers, dan kebutuhan si
buah hati lainnya. Entah sampai kapan Yesa dan keluarganya terjebak dalam pola bertahan
hidup harian --hanya sanggup berpikir kebutuhan bertahan hidup hari ini. Perencanaan hidup
jangka panjang menjadi mimpi yang mustahil diwujudkan.

Hal serupa juga dialami Mirna; pabrik tempat ia bekerja tutup selama dua minggu di awal
pandemi, sementara sang suami yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah mall di-PHK.
Alhasil, Mirna mesti putar otak untuk bisa bertahan hidup bagi dua anaknya yang masih kecil,
sementara kebutuhan terus berjalan tanpa mengenal libur.

Kisah Yesa dan Mirna hanya contoh dari sekian banyak buruh bernasib serupa. Badan Statistik
(BPS, 2020) mencatat pandemi berdampak pada 14,28% penduduk usia kerja, atau 29,12 juta
orang dari total populasi 203,97 juta.

Angka ini terdiri dari 2,56 juta orang yang menganggur, 0,76 juta orang bukan angkatan kerja
(BAK), 1,77 juta orang yang sementara tidak bekerja, dan 24,03 juta orang yang mengalami
pengurangan jam kerja.
Sementara, penelitian online Marsinah FM di tahun 2020 mencatat, buruh di Jabotabek dan Jawa
Tengah dari berbagai sektor seperti padat karya (garment, alas kaki, makanan dan minuman),
sektor jasa (perhotelan, rumah makan, ritel), logam komponen otomotif, sebanyak 28,08%
dirumahkan dan mayoritas tidak diupah (68,5%).

Demi menyambung hidup, sebagian buruh mulai beralih ke sektor informal seperti apa yang
dilakukan Yesa dengan berdagang online. Yesa tidak sendiri. Menurut BPS (2020), buruh di
sektor informal meningkat sebesar 4,6%, baik yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh
tidak tetap, hingga pekerja tidak dibayar.

Namun, menjadi pekerja informal bukan berarti lepas dari jerat kemiskinan, seperti yang dialami
Andrico. Andrico membuka usaha jasa pangkas rambut di Bekasi selama 16 tahun. Sejak
pandemi, penghasilannya menurun drastis menjadi Rp 100.000-Rp 130,000/hari, dengan
pelanggan hanya sejumlah 10 sampai 13 orang/hari, itu pun adalah anak sekolah dengan biaya
pangkas rambut lebih murah dari orang dewasa.

Dalam peta ketenagakerjaan, pekerja informal merupakan pekerja rentan yang paling mudah
tergerus hak dan kesejahteraannya, serta minim perlindungan. Dalam peraturan perundangan
ketenagakerjaan misalnya, masih belum mengakomodasi hak buruh informal. Bercermin dari
data dan cerita suram kaum buruh di atas, pandemi telah memerosotkan kesejahteraan dan
memukul daya beli buruh.

Akibatnya, tentu saja, melambatnya laju perekonomian yang masih bersandar pada daya beli
masyarakat. Dalam hal ini, daya beli buruh berkontribusi besar karena lebih dari separuh
penduduk Indonesia merupakan pekerja. Itulah mengapa kesejahteraan buruh merupakan
elemen penting bagi pemulihan ekonomi. Sayang, kebijakan pemerintah justru berkontribusi
besar pada penurunan kesejahteraan kaum buruh.

Memperparah Kondisi

Sejak awal pandemi, pemerintah dengan sigap menerapkan beragam kebijakan, salah satunya
tentu saja yang berkaitan dengan nasib buruh. Pada 17 Maret 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020

470