Page 472 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19.
Surat edaran tersebut salah satunya mengatur bahwa selama pandemi, perubahan besaran
maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh. Istilah “kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh”
seolah menunjukkan adanya keputusan demokratis terkait pemberian upah yang dicicil maupun
dipotong.

Padahal, kedua belah pihak yaitu pengusaha dan buruh berada pada relasi yang timpang.
Keduanya tidak pernah setara secara kedudukan di dalam perusahaan; pihak perusahaan
sebagai atasan (pemberi kerja) memiliki kuasa lebih atas nasib buruh (penerima kerja/
bawahan).

Bisa dipastikan ruang negosiasi antara pengusaha dan buruh merupakan ruang yang tidak
demokratis karena relasi keduanya yang timpang sehingga hasil keputusan rentan merugikan
kaum buruh. Dengan kata lain, menyerahkan kebijakan upah pada “kesepakatan antara
pengusaha dan buruh/ pekerja” merupakan bentuk lepas tanggung jawab pemerintah terhadap
nasib buruh.

Padahal, situasi yang timpang tersebut hanya bisa menjadi setara, apabila perangkat dan aparat
hukum memberikan ‘perlindungan bagi yang lemah’. Tak cukup sampai di situ, di pengujung
tahun 2020, Kementerian Tenaga Kerja kembali memberikan kado sedih bagi buruh Indonesia,
yaitu tidak dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 dan diberlakukannya Upah Khusus
Padat Karya yang membolehkan upah dibayarkan di bawah UMP hingga akhir tahun 2021.

Dan, terakhir tentu saja kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang membolehkan perusahaan
tidak membayarkan THR, mencicil THR atau tidak secara penuh. Benar, bahwa Surat Edaran
Menaker berada di bawah peraturan perundangan, namun ia jauh lebih berlaku dibandingkan
peraturan perundangan yang ada di atasnya.

Keluarnya Surat Edaran Menaker bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan di
atasnya, namun carut marutnya hukum di Indonesia mulai dari segi budaya hukum, struktur
hukum, hingga esensi atau muatan hukum membuat hukum Indonesia seperti dagelan, bisa
diubah sesuka hati, diberlakukan seusai kepentingan yang punya kuasa.

(*/dtc)

OLEH:

DIAN SEPTI TRISNANTI Koordinator Marsinah FM dan Ketua Umum Federasi Serikat Buruh
Persatuan Indonesia (FSBPI)

471