Page 477 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 477
Ringkasan
Pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan agar segera melakukan
perundingan bipartit guna merumuskan kesepakatan bersama. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan harus diberikan kepada
pekerja/buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
BOLEHKAH THR LEBARAN 2021 DICICIL? ATURAN & SANKSI SOAL THR
Pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan agar segera melakukan
perundingan bipartit guna merumuskan kesepakatan bersama.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
harus diberikan kepada pekerja/buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya
Keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Menaker dalam keterangan pers Senin
(12/4/2021) seperti yang dikutip dari rilis Sekertariat Kabinet (Setkab).
Bolehkah perusahaan mencicil THR Keagamaan? THR Keagamaan tahun ini wajib dibayar penuh
dan tepat waktu oleh pelaku usaha. Situasi ini berbeda pada 2020 lalu saat pemerintah
memberikan kelonggaran kepada para pengusaha untuk memberikan THR secara bertahap.
Dalam kesempatan yang sama Ida Fauziyah menekankan pada seluruh pelaku usaha untuk wajib
membayarkan THR. Bagi pelaku usaha yang tidak mampu, wajib melakukan dialog secara
kekeluargaan antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan.
Kesepakatan harus berdasarkan bukti laporan keuangan perusahaan yang transparan. Menaker
juga menekankan bahwa kesepakatan harus dibuat secara tertulis dan THR harus dibayarkan
maksimal sebelum hari raya keagamaan 2021.
"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja atau buruh" jelas Ida Fauziyah dalam keterangan pers di kanal
Youtube resmi Kemnaker.
Lebih lanjut, Ida Fuziyah menyebutkan bahwa bagi pengusaha yang tidak membayar THR pada
pekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Sanksi yang dimaksudkan tersebut berupa
teguran, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan produksi, hingga
pembekuan kegiatan usaha.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Sarman minta pengusaha yang tidak mampu membayar THR
sesuai ketentuan agar segera melakukan perundingan bipartit guna merumuskan kesepakatan
bersama.
"Jika pengusaha memiliki setengah kemampuan dengan cara mencicil, harus ada kesepakatan
bersama. Termasuk yang tidak mampu sama sekali juga harus ada kesepakatan sampai cashflow
(arus kas) pengusaha memungkinkan untuk membayar THR," kata Sarman di Jakarta, Sabtu
(1/5/2021).
476
