Page 478 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Menurut Sarman, pengusaha tidak akan lari dari tanggung jawab untuk membayarkan THR para
pekerjanya. Namun, ia minta pengertian pekerja karena kondisi yang dihadapi pengusaha pun
cukup berat.

"Yang jelas pengusaha tidak lari dari tanggung jawab membayar THR, hanya memang butuh
waktu yang tepat sembari menunggu pulihnya perekonomian. Opsi mencicil dan menunda
menjadi alternatif pengusaha yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar THR 100
persen," katanya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta itu menjelaskan
sejumlah sektor usaha masih cukup kesulitan untuk bisa memenuhi kewajiban membayar THR
penuh karena belum bisa bangkit dipukul pandemi.

Sektor usaha tersebut di antaranya pariwisata, seperti hotel, travel, transportasi, restoran, kafe,
pusat hiburan, ritel juga sektor industri properti, otomotif, hingga jasa dan event organizer (EO).

"Pemerintah harus dapat memberikan kebijakan/regulasi yang memayungi semua pengusaha
dan pekerja. Dengan pertumbuhan ekonomi kita yang masih minus menjadi indikator bahwa
memang ekonomi kita masih belum pulih dan sektor swasta masih stagnan. Harapan kita badai
pandemi COVID-19 segera berakhir, ekonomi perlahan pulih dan pengusaha sudah dapat
membayar THR tepat waktu," katanya.
Sarman juga menyampaikan apresiasinya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
pengusaha yang mampu membayar THR secara penuh kepada karyawannya. Hal itu juga sejalan
dengan arahan pemerintah agar THR dapat ikut mendorong konsumsi rumah tangga di masa
Ramadan dan Idul Fitri meski ada larangan mudik.

"Ini [THR] akan mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga kita untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang positif," kata Sarman.

Sanksi pelanggaran pembayaran THR Keagamaan Berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021,
Permenaker nomor 6 tahun 2016 dan SE nomor 6/HK.04/IV/2021 terdapat beberapa sanksi jika
perusahaan melanggar pembayaran THR Keagamaan, di antaranya, - Terlambat membayar THR
Keagamaan Jika perusahaan terlambat melakukan pembayaran THR Keagamaan maka harus
membayar denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Denda ini dikelola dan
dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.

- Tidak membayar THR Keagamaan Jika perusahaan tidak membayarkan kewajiban THR
Keagamaan seperti yang sudah ditentukan maka akan mendapat sanksi administratif berupa,
teguran tertulis pembatasan kegiatan usaha penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi pembekuan kegiatan usaha Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

477