Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 110
Menurut Aloy, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
masih dibatasi untuk pekerjaan tertentu. Namun, yang masih jadi kebimbangan para pengusaha
adalah masa kontrak pekerja dengan status PKWT.
Oleh sebab itu, pengusaha masih menantikan aturan turunan UU Cipta Kerja yang berupa
peraturan pemerintah (PP).
"Kemudian yang jadi ramai adalah kalau yang dulu ada batasnya, maksimal 2 tahun,
perpanjangan 1 tahun dan seterusnya. Nah dengan undang-undang yang baru itu memang hal
ini belum diatur. Tetapi diamanatkan dalam undang-undang ini nanti harus ada PP turunan yang
akan mengatur PKWT itu bisa berapa lama," ujar dia.
Dengan demikian, UU Cipta Kerja meski telah disahkan kendati belum dapat diimplementasikan.
Sembari menantikan PP yang tersebut.
"Jadi itu sebabnya saya katakan bahwa hanya dengan undang-undang ini, itu belum bisa jalan.
Undang-undang ini harus dibuatkan PP-nya untuk lebih mendetilkan. Mungkin saja akhirnya
pemerintah mengatakan tetap 2 tahun, perpanjangan masa 1 tahun," ucap dia.
Sebagai informasi, dalam pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 secara eksplisit mengatur PKWT.
PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan untuk
mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk jenis pekerjaan tertentu.
Dalam perjanjian PKWT juga mengatur kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja,
tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur
hubungan kerja secara pribadi. Perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja perjanjian PKWT
paling lama 3 tahun.
Setelah itu, perusahaan diwajibkan untuk mengangkat pekerja atau buruh sebagai karyawan
tetap jika ingin mempekerjakannya setelah lewat masa 3 tahun.
Kewajiban pengangkatan status karyawan setelah melalui masa kontrak dan perpanjangan
kontrak PKWT dilakukan karena perusahaan hanya diperkenankan membuat PKWT satu kali
untuk satu orang karyawan (karyawan kontrak).
Ketika sudah lewat 2 tahun atau diperpanjang kembali untuk 1 tahun, perusahaan hanya
memiliki dua pilihan, yaitu tidak memperpanjang kontrak kerja atau mengangkatnya sebagai
karyawan tetap.
"Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun," bunyi Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.
Sementara di RUU Cipta Kerja, pasal PKWT di UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. "Ketentuan
Pasal 59 dihapus," bunyi RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan,
untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), UU ini memberikan perlindungan
selama pegawai PKWT bekerja serta menjamin haknya, termasuk memberikan kompensasi,
apabila pekerjaan tersebut usai.
109
