Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 109
Ringkasan
Penolakan UU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan salah satunya yakni terkait kekhawatiran
status pegawai kontrak seumur hidup. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 59 UU Nomor 13
Tahun 2003 dihapus.
Di pasal tersebut, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja atau buruh yang bekerja di suatu
perusahaan agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal
paling lama 2 tahun, dan diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun ke depan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, beralasan dihapuskannya Pasal 59 yang
mengatur batas waktu karena UU Cipta Kerja menganut fleksibilitas. Hal itu juga sudah lazim
diterapkan di negara lain.
MENAKER JELASKAN KEKHAWATIRAN PEGAWAI KONTRAK SEUMUR HIDUP
Penolakan UU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan salah satunya yakni terkait kekhawatiran
status pegawai kontrak seumur hidup. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 59 UU Nomor 13
Tahun 2003 dihapus.
Di pasal tersebut, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja atau buruh yang bekerja di suatu
perusahaan agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal
paling lama 2 tahun, dan diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun ke depan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, beralasan dihapuskannya Pasal 59 yang
mengatur batas waktu karena UU Cipta Kerja menganut fleksibilitas. Hal itu juga sudah lazim
diterapkan di negara lain.
"Kita belajar dari beberapa negara. Jika hal itu diatur di undang-undang, tidak akan ada
fleksibilitas pengaturan. Persoalan ini tidak sederhana ketika dinamika tenaga kerja tinggi," kata
Ida dikutip dari Harian Kompas, Minggu (18/10/2020).
Ia menuturkan, soal batas waktu PKWT pekerja kontrak masih akan dibahas lagi dalam aturan
turunan. Aturan batasan waktu kontrak kerja hingga maksimal 3 tahun dinilai kurang fleksibel.
"Kami sudah sepakat bersama teman-teman di forum tripartit (pemerintah, pengusaha, dan
buruh), hal ini akan dibicarakan dalam perumusan peraturan pemerintah (PP). Jadi, tidak diisi
sendiri oleh pemerintah.
Sebelumnya, Anggota Tim Perumus Omnibus Law UU Cipta Kerja perwakilan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), Aloysius Budi Santoso, menepis kabar bahwa pengusaha akan
mempekerjakan pekerja kontrak seumur hidup.
"Kalau ada informasi di publik kita sebagai pengusaha bisa membuat kontrak seumur hidup, itu
tidak tepat," tegas dia dalam webinar virtual yang dihelat Apindo DKI Jakarta beberapa waktu
lalu.
108
