Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

UU CIPTA KERJA DISEBUT UNTUNGKAN PENGUSAHA BESAR DAN INVESTOR
ASING, BENARKAH?

Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi beleid yang kontroversial sejak disahkan. Banyak yang
menganggap, UU Cipta Kerja membuat masyarakat menengah ke bawah semakin sengsara dan
usaha kecil berpotensi sulit tumbuh.

Bahkan, beberapa menyebutkan jika UU Cipta Kerja hanya menguntungkan pengusaha besar
dan investor asing saja.

Mengutip dokumen penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Minggu
(18/10/2020), UU Cipta Kerja justru membantu UMKM untuk berkembang. Terdapat beberapa
regulasi yang dinilai akan bermanfaat bagi usaha kecil ke depannya.

Misalnya, kemudahan perizinan berusaha untuk UMK berupa pendaftaran saja. Lalu, insentif
fiskal dan pembiayaan untuk UMKM juga diberikan dengan prioritas DAK untuk pendanaannya.

Ada pula aturan untuk memprioritaskan produk dalam dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah.

"Memprioritaskan produk UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah minimal 40
persen dan menyediakan fasilitas kemitraan di tempat strategis seperti rest area, stasiun,
terminal dan pelabuhan," demikian dikutip Hal ini turut menguatkan manfaat UU Cipta Kerja
untuk meningkatkan penjualan UMKM. Selain itu, terdapat layanan fasilitas bantuan dan
perlindungan ini, yang dinilai penting karena rerata UMKM belum bisa menyewa pengacara
profesional karena skala usahanya yang masih kecil.

Kendati, dengan adanya UU yang memudahkan masyarakat dan investor berusaha, upah
minimum regional juga diatur sehingga tidak akan menurunkan daya beli pekerja.

"Justru UU Cipta Kerja memberi banyak kemudahan sehingga bisa lebih berkembang dan
menciptakan tenaga kerja lebih banyak," katanya.

Selain itu, menurut penjelasan Kemenkop UKM, UU Cipta Kerja juga dapat memastikan
pengembangan bisnis produk halal dengan penerbitan sertifikasi halal yang lebih mudah.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menyatakan, isi dan
substansi Omnibus Law UU Cipta Kerja harus disosialisasikan dengan masif dan tepat sasaran.

Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja menuai banyak kontroversi terutama di kalangan tenaga
kerja. Rosan bilang, ada alasan mengapa UU Cipta Kerja dikebut penyelesaiannya meskipun
pandemi masih berlangsung.

"Banyak yang bilang, kita kan sedang Covid-19, kenapa harus memikirkan Omnibus Law, kenapa
nggak menyelesaikan Covid-19 dulu. Tapi kita harus lihat. Pembahasan UU Cipta Kerja ini nggak
1-2 bulan, dan baru selesai sekarang," kata Rosan dalam webinar Indikator Politik Indonesia,
Minggu (18/10/2020).

Rosan bilang, hampir seluruh negara telah melakukan reformasi struktural. Dia mencontohkan
Malaysia yang sudah melakukan reformasi struktural sejak tahun 2010 dan Thailand sejak 2015.

140