Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 367
Saat di hadapan massa aksi di depan Gedung Sate, Kang Emil, sapaan Gubernur sempat
mengatakan, secepatnya menyampaikan tuntutan buruh yang menolak disahkannya Omnibus
Law tersebut.
RIDWAN KAMIL SIAP-SIAP SOSIALISASIKAN UU CIPTA KERJA YANG DIDEMO
BANYAK BURUH, INI TANGGAPAN BURUH
Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menyerap dan menyampaikan aspirasi buruh
se-Jabar yang menolak disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
kepada Presiden Jokowi dan DPR RI.
Saat di hadapan massa aksi di depan Gedung Sate, Kang Emil, sapaan Gubernur sempat
mengatakan, secepatnya menyampaikan tuntutan buruh yang menolak disahkannya Omnibus
Law tersebut.
Setelah itu, Presiden Jokowi meminta semua gubernur untuk tidak menolak UU Cipta Kerja dan
mengikuti keputusan dari pemerintah.
Bahkan Ridwan Kamil diminta oleh Jokowi untuk ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerjakepada
masyarakat.
Atas tugas tersebut, Ridwan Kamil kemudian membuat tim untuk menelaah isi UU Cipta Kerja,
kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto
mengatakan, hal yang dilakukan Kang Emil sudah tepat dan sesuai dengan harapan para buruh
yang menolak disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebab, pihaknya pun memahami bahwa Pemerintah Daerah merupakan kepanjangan tangan
dari Pemerintah Pusat, sehingga tidak mungkin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menentang
secara langsung apa yang telah kebijakan Pemerintah Pusat.
"Tentu kita pahami bahwa Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat tidak akan
mungkin berani membuat pernyataan bahwa Gubernur Jawa Barat menolak Omnibus Law UU
Cipta Kerja. Sehingga menurut kami yang terpenting suara buruh Jawa barat yang meminta
Presiden RI untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui PERPU sudah tersampaikan," ujarnya
melalui sambungan telepon, Jumat (16/10/2020).
Roy mengatakan, kini sikap pihaknya hanya menunggu langkah apa yang akan diambil Presiden
Jokowi, setelah terjadi gejolak masyarakat di berbagai daerah dan surat aspirasi yang telah
disampaikan para kepala daerah dan legislatif di setiap kabupaten / kota di seluruh provinsi.
"Sekarang semuanya ada di tangan Presiden Jokowi yang mempunyai hak prerogatif untuk
mengeluarkan Perpu melihat kondisi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi dimana-
mana secara masif.
Maka, mari kita tunggu apakah Presiden akan tetap membiarkan beragam aksi penolakan ini
terus terjadi, yang suatu saat nanti, bukan tidak mungkin terjadi aksi lanjutan yang lebih besar
dampak dari puncak kekecewaan masyarakat," ucapnya.
Oleh karena itu Roy berharap, Presiden Jokowi segera menentukan sikap terhadap persoalan
Omnibus Law UU Cipta Kerja, sehingga gejolak aksi lanjutan masyarakat tidak perlu terjadi.
"Kami meminta kepada Presiden agar segera mengambil sikap untuk mengeluarkan PERPU
pembatalan Omnibus LawUU Cipta Kerja," katanya.
366
