Page 363 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Pembukaan Rakor dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; Kepala BP2MI Benny
Rhamdani; Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono; Dirjen Binalattas Budi Hartawan;
dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemnaker.

Ida dalam sambutannya mengemukakan sejumlah persoalan menyangkut implementasi UU PPMI
yang perlu penanganan segera, seperti pelaksanaan tentang pasal 39 huruf o.

"Pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung
jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi yang
anggarannya berasal dari fungsi pendidikan," ujar Ida dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Jumat(16/10/2020).

Namun dalam praktiknya, belum ada kejelasan, baik dari tingkat pusat sampai ke provinsi,
kabupaten/kota.

"Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar dapat memberi kejelasan kepada
pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada stakeholder kita, khususnya
kepada P3MI," kata Ida.

Persoalan lain yang dikemukakannya adalah tentang interkoneksi sistem. Dia mengatakan,
sampai saat ini, interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu banyaknya sistem
yang ada dalam birokrasi.

"Saya menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada
SISNAKER yang sudah dibuat di Kemnaker," tutur Ida.

Menurutnya, SISNAKER yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya
merupakan suatu ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan, dari mulai layanan antar
kerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan,
sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan.

"Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time. Karena data yang valid berdampak
pada keputusan yang benar," ucapnya.

Selain kedua persoalan di atas, ia juga menyinggung sulitnya klaim di BPJS Ketenagakerjaan,
pembebasan biaya penempatan PMI, dan pemberdayaan PMI dan keluarga.

362