Page 361 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 361
"Salah satu persoalan yang perlu segera ditangani seperti implementasi Pasal 39 huruf O yang
mengamanatkan pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan
calon PMI. Pada praktiknya, belum ada kejelasan baik di tingkat pusat, provinsi sampai ke
kabupaten/kota," kata Ida, Jumat (16/10/2020).
Menurutnya, hal tersebut harus menjadi prioritas pemikiran bersama, agar dapat memberi
kejelasan kepada pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada stakeholder,
khususnya kepada P3MI.
Selain itu terdapat persoalan interkoneksi sistem karena banyaknya sistem yang ada di dalam
birokrasi. Ida menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat
pada SISNAKER yang sudah dibuat Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurutnya, SISNAKER yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya
merupakan suatu ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan, dari mulai layanan
antarkerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan,
sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan.
"Hal ini penting agar kita mempunyai big data yangreal time. Karena data yang valid berdampak
pada keputusan yang benar," ujar Ida.
Selain itu dia juga mengatakan masih ada masalah dalam mengurus klaim di BPJS
Ketenagakerjaan, pembebasan biaya penempatan PMI dan pemberdayaan PMI dan keluarga
mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Kepal BP2MI Benny Rhamdani masih terdapat tiga rancangan
peraturan pemerintah UU No. 18/2017 yang masih belum diselesaikan padahal ketiganya sangat
dibutuhkan saat ini. Ketiga RPP tersebut tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta
tentang tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan.
360
