Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 356
Pembukaan Rakor dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah; Kepala BP2MI, Benny
Rhamdani; Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono; Dirjen Binalattas, Budi Hartawan;
dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemnaker.
Menaker Ida dalam sambutannya mengemukakan sejumlah persoalan menyangkut implementasi
UU PPMI yang perlu penanganan segera, seperti pelaksanaan tentang pasal 39 huruf o.
Menurut Menaker Ida, pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai
tugas dan tanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan
vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan. Namun dalam praktiknya, belum ada
kejelasan, baik dari tingkat pusat sampai ke provinsi, kabupaten/kota.
"Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar dapat memberi kejelasan kepada
pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada stakeholder kita, khususnya
kepada P3MI," kata Menaker Ida.
Persoalan lain yang dikemukakanMenakerIda, ialah tentang interkoneksi sistem. Ia mengatakan,
sampai saat ini, interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu banyaknya sistem
yang ada dalam birokrasi.
Ia menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada
SISNAKER yang sudah dibuat di Kemnaker.
Menurutnya, SISNAKER yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya
merupakan suatu ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan, dari mulai layanan antar
kerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan,
sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan.
"Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time. Karena data yang valid berdampak
pada keputusan yang benar," ucapnya.
Selain kedua persoalan di atas, ia juga menyinggung sulitnya klaim di BPJS Ketenagakerjaan,
pembebasan biaya penempatan PMI, dan pemberdayaan PMI dan keluarga.
Sementara Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyatakan, terdapat tiga Rancangan Peraturan
Pemerintah sebagai amanat UU No. 18/2017 yang masih belum diselesaikan. Padahal, kata
Benny, tiga RPP itu sangat dibutuhkan pada waktu sekarang ini.
Ketiga RPP tersebut tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Penempatan dan
Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran; serta tentang tugas
dan wewenang atase ketenagakerjaan.
"Pesan Presiden sangat jelas dan tegas, 'jangan pernah ada lagi PMI kita yang dianiaya di luar
negeri. Jangan sampai PMI kita dibebani dengan berbagai biaya dan hutang yang pada akhirnya
memupus mimpi-mimpi mereka untuk sejahtera, membajak harapan mereka untuk menjadikan
keluarga mereka lebih sejahtera'," terang Benny.
Oleh karena, kata Benny, pasal 4 di Perkabadan secara tegas menyebutkan, PMI dan
keluarganya tidak dapat dibebani pinjaman yang dipaksakan secara sepihak oleh pihak manapun
sebagai biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak dan/atau berakibat pada
pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan.
355
