Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 351
KELOMPOK MASYARAKAT AJUKAN PERMOHONAN UJI FORMIL UU CIPTAKER
Sejumlah masyarakat asal Ngawi, Jawa Timur yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat
Pejuang Hak Konstiusi (GEMA PHK) mengajukan permohonan gugatan uji formil ke Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (15/10). Melalui Kuasa Hukumnya, pemohon berdalih UU Cipta Kerja tidak
menyederhanakan regulasi, lantaran 78 Undang-Undang yang diatur dalam UU Cipta masih tetap
ada/eksis, dan hanya pasal-pasal yang dianggap menghambat investasi saja yang
diubah/dihapus dalam UU Cipta Kerja.
"Kuasa Hukum Pemohon berpendapat Proses Pembentukan UU Cipta Kerja telah menabrak asas-
asas pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan menabrak konstitusi," kata salah
satu Kuasa Hukum pemohon Viktor Santoso Tandiasa dalam konferensi pers secara daring,
Kamis.
Viktor mengatakan, UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur pekerja/buruh, tetapi ada 11 kluster
lainnya, diantaranya penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan,
kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha. Selain itu UU Kerja juga mengatur
dukungan riset dan inovasi administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan,
kemudahan proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Oleh karena itu yang berpotensi dirugikan ialah berbagai macam kepentingan kelompok
buruh/pekerja, kepentingan pendidikan (kapitalisasi pendidikan), masyarakat adat dan
lingkungan. jadi semua kelompok ini seharusnya turut menolak uu ciptakerja," ujarnya.
Kuasa Hukum Pemohon beranggapan UU Cipta Kerja telah melanggar asas kejelasan tujuan,
asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas kejelasan rumusan. Pemohon juga
menganggap pembahasan UU Cipta Kerja dinilai juga melanggar asas keterbukaan lantaran
dinilai tidak transparan dan tidak partisipatif.
"Selain menabrak asas-asas pembentukan perundang-undangan pembentuk undang-undang
telah melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang yang diatur
dalam Pasal 20 Ayat (4) DanPasal 72 Ayat (2) UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan berserta penjelasannya," ucapnya.
Pemohon meyakini, jika permohonan uji formil ini dikabulkan maka putusannya akan
membatalkan seluruh UU Cipta Kerja. Namun jika memang pembentuk uu memiliki political will,
pemohon berharap agar pembentuk undang-undang dapat langsung saja memasukan materi
muatan yang menguntungkan rakyat dalam UU Cipta Kerja dipindah ke UU induknya dengan
cara segera melakukan revisi dan disahkan.
"Sudah Ada Contoh UU KPK,UU MK, UU Minerba yang dibahas dan disahkan serta diundangkan
dengan proses yang sangat cepat," ungkapnya.
Viktor juga menanggapi terkait isu yang menyebut bahwa presiden sudah meminta dukungan
kepada MK terkait UU Cipta Kerja. Pemohon tetap optimis bahwa proses pembentukan UU Cipta
Kerja menabrak asas-asas serta nilai-nilai konstitusionalisme.
"Inilah momentum untuk kita melihat komitmen mahkamah sebagai penjaga konstitusi dan
pelindung hak-hak yang dijamin oleh konstitusi untuk ditegakkan di tengah gencarnya hastag
mosi tidak percaya kepada DPR," tuturnya.
350
