Page 353 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 353
membangun usaha dengan maksimal. Kemudian, kata dia, ada penjaminan dari pemerintah
ketika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh dari pengusaha, yakni terkait dengan
pesangon yang sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lainnya oleh pemerintah.
Meskipun juga kenapa jadi beban pemerintah? Karena pengusaha menyatakan, ya, tidak
sepenuhnya oleh kami, negara pun harus menjamin terhadap situasi kondisi perusahaan," kata
Asep.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur soal alih daya karena pegawai alih daya atau kontrak
semakin jelas status hukum atau basisnya dengan melihat kompetensi, bukan waktu. "Kalau
kompetensinya bagus, dibutuhkan, ya akan terus dijadikan karyawan. Kalau sekarang kan,
outsourcing itu sekadar waktu. Waktunya habis (kontrak), ya sudah, tidak jelas nasibnya,"
terangnya.
Asep mengatakan hal-hal yang bagus dari UU Cipta Kerja tersebut tidak pernah didiskusikan
kepada publik dalam jangkauan yang luas, khususnya kepada para tenaga kerja. Jika pemerintah
partisipatif dan ada pelibatan publik yang luas, khususnya dari tenaga kerja, lanjut dia, mungkin
daya tolak terhadap UU Cipta Kerja akan kurang.
"Ketika dialog itu dilakukan, sudah jadi (UU Cipta Kerja, red.) kan mereka menjadi merasa tidak
punya makna. Jadi, saya kira problem utama dari masalah ini adalah komunikasi yang sangat
lemah dari pemerintah," kata Asep. (Ant/R-1).
352
