Page 350 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 350
Judul Kelompok Masyarakat Ajukan Permohonan Uji Formil UU Ciptaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qiaovd354/kelompok-masyarakat-ajukan-
permohonan-uji-formil-uu-ciptaker
Jurnalis Bayu Hermawan
Tanggal 2020-10-16 23:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Viktor Santoso Tandiasa (Kuasa Hukum pemohon) Kuasa Hukum Pemohon
berpendapat Proses Pembentukan UU Cipta Kerja telah menabrak asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan, bahkan menabrak konstitusi
negative - Viktor Santoso Tandiasa (Kuasa Hukum pemohon) Oleh karena itu yang berpotensi
dirugikan ialah berbagai macam kepentingan kelompok buruh/pekerja, kepentingan pendidikan
(kapitalisasi pendidikan), masyarakat adat dan lingkungan. jadi semua kelompok ini seharusnya
turut menolak uu ciptakerja
negative - Viktor Santoso Tandiasa (Kuasa Hukum pemohon) Selain menabrak asas-asas
pembentukan perundang-undangan pembentuk undang-undang telah melanggar prosedur
persetujuan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (4)
DanPasal 72 Ayat (2) UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berserta
penjelasannya
neutral - Viktor Santoso Tandiasa (Kuasa Hukum pemohon) Sudah Ada Contoh UU KPK,UU MK,
UU Minerba yang dibahas dan disahkan serta diundangkan dengan proses yang sangat cepat
positive - Viktor Santoso Tandiasa (Kuasa Hukum pemohon) Inilah momentum untuk kita melihat
komitmen mahkamah sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak yang dijamin oleh
konstitusi untuk ditegakkan di tengah gencarnya hastag mosi tidak percaya kepada DPR
Ringkasan
Sejumlah masyarakat asal Ngawi, Jawa Timur yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat
Pejuang Hak Konstiusi (GEMA PHK) mengajukan permohonan gugatan uji formil ke Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (15/10). Melalui Kuasa Hukumnya, pemohon berdalih UU Cipta Kerja tidak
menyederhanakan regulasi, lantaran 78 Undang-Undang yang diatur dalam UU Cipta masih tetap
ada/eksis, dan hanya pasal-pasal yang dianggap menghambat investasi saja yang
diubah/dihapus dalam UU Cipta Kerja.
349
