Page 346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pasal tersebut mengamanatkan bahwa
pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi
pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui pelatihan vokasi yang anggarannya
berasal dari fungsi pendidikan. Namun dalam praktiknya, belum ada kejelasan, baik dari tingkat
pusat sampai ke provinsi, kabupaten/kota.

"Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar dapat memberi kejelasan kepada
pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada stakeholder kita, khususnya
kepada P3MI," ucap Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (16/10).

Persoalan lain yang sedang dihadapi yaitu, interkoneksi sistem. Sampai saat ini, interkoneksi
sistem masih menjadi persoalan karena terlalu banyaknya sistem yang ada dalam birokrasi. Ida
menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada Sistem
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang sudah dibuat di Kemnaker.

Menurutnya, sisnaker yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya
merupakan ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan. Mulai dari layanan antar kerja,
informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan, sertifikasi,
hingga wajib lapor ketenagakerjaan.

"Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time. Karena data yang valid berdampak
pada keputusan yang benar," tutur Ida.

Selain kedua persoalan di atas, ia juga menyinggung sulitnya klaim di BPJS Ketenagakerjaan,
pembebasan biaya penempatan PMI, dan pemberdayaan PMI dan keluarga.

Tiga RPPDalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan ada tiga Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai
amanat UU No. 18/2017 yang masih belum diselesaikan. Padahal, kata Benny, tiga RPP itu sangat
dibutuhkan pada waktu sekarang ini.
Ketiga RPP tersebut tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Penempatan dan
Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran; serta tentang tugas
dan wewenang atase ketenagakerjaan.

"Pesan Presiden sangat jelas dan tegas, jangan pernah ada lagi PMI kita yang dianiaya di luar
negeri, Jangan sampai PMI kita dibebani dengan berbagai biaya dan hutang yang pada akhirnya
memupus mimpi mereka untuk sejahtera, membajak harapan mereka untuk menjadikan
keluarga lebih sejahtera," tutur Benny.

Editor :Gora Kunjana(gora_kunjana@investor.co.id).

345