Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 348
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa UU CK ini dilatarbelakangi kondisi objektif
bangsa Indonesia. Tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua
yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta.
UU CIPTA KERJA JADI SOLUSI PERSOALAN PHK MASSAL
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang
telah disahkan DPR RI awal bulan lalu bakal menjadi solusi bagi penciptaan lapangan kerja.
Keberadaan UU CK ini akan memacu kalangan muda untuk lebih inovatif dalam menghadapi
tantangan ekonomi.
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa UU CK ini dilatarbelakangi kondisi objektif
bangsa Indonesia. Tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua
yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta.
Terlebih saat ini akibat pandemi covid-19 memberikan dampak luar biasa bagi pekerja. Data
Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK, di sisi lain KADIN
mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Dengan data demikian, maka total lapangan
pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta.
"Untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan
lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS
(Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri. Oleh karena itu
timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui
sektor swasta. Instrumen sektor swasta inilah yang dimaksud dengan investasi, karena investasi
ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil di Jakarya, Jumat (16/10/2020).
Bahlil juga meyakinkan kepada para pelajar Indonesia bahwa UU CK ini sangat mendukung dan
melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dia berharap lulusan perguruan tinggi
tidak hanya memilih menjadi karyawan atau pekerja, namun bisa menjadi pengusaha untuk
membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Minimnya minat lulusan
perguruan tinggi yang memilih menjadi pengusaha di antaranya pengurusan perizinan usaha
yang berbelit-belit.
"Undang-undang ini menjamin adek-adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan
kemudahan yang ada pada undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB
(Nomor Induk Berusaha). Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam
beres," tegas Bahlil.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyampaikan
tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain
di ASEAN. Adanya UU CK diharapkan akan terus mendorong peningkatan produktivitas melalui
berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.
Saat ini tercatat sekitar 56,6% pengangguran terbuka berumur 15 hingga 24 tahun. Sementara
itu untuk pekerja tidak penuh, kelompok umur 55 tahun ke atas mengisi 29% porsi dalam pekerja
paruh waktu dan kelompok umur 25-34 tahun mengisi 26% dari seluruh pekerja setengah
penganggur.
"Produktivitas angkatan kerja di Indonesia termasuk rendah, kita masih di bawah Malaysia dan
Laos, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN," ungkap Anwar Sanusi.
UU CK melindungi 3 posisi ketenagakerjaan. Pertama, masyarakat yang belum bekerja, maka
pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi. Kedua, masyarakat yang memiliki
347
