Page 345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Judul Menaker: Implementasi UU Perlindungan PMI Belum Optimal
Nama Media investor.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://investor.id/business/menaker-implementasi-uu-perlindungan-
pmi-belum-optimal
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-16 23:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar
dapat memberi kejelasan kepada pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha
kepada stakeholder kita, khususnya kepada P3MI

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time.
Karena data yang valid berdampak pada keputusan yang benar

neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Pesan
Presiden sangat jelas dan tegas, jangan pernah ada lagi PMI kita yang dianiaya di luar negeri,
Jangan sampai PMI kita dibebani dengan berbagai biaya dan hutang yang pada akhirnya
memupus mimpi mereka untuk sejahtera, membajak harapan mereka untuk menjadikan
keluarga lebih sejahtera

Ringkasan

Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker) menyatakan masih terdapat tersejumlah persoalan
menyangkut implementasi Undang Undang (UU) Perlidungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
yang perlu penanganan segera. Misalnya seperti pelaksanaan tentang pasal 39 huruf o.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pasal tersebut mengamanatkan bahwa
pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi
pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui pelatihan vokasi yang anggarannya
berasal dari fungsi pendidikan. Namun dalam praktiknya, belum ada kejelasan, baik dari tingkat
pusat sampai ke provinsi, kabupaten/kota.

MENAKER: IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN PMI BELUM OPTIMAL

Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker) menyatakan masih terdapat tersejumlah persoalan
menyangkut implementasi Undang Undang (UU) Perlidungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
yang perlu penanganan segera. Misalnya seperti pelaksanaan tentang pasal 39 huruf o.
344