Page 372 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Perlindungan hak itu dengan memfokuskan pada tujuh program besar yang ada dalam Undang
Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Proses hulu dan hilir
adalah suatu mata rantai yang tidak terpisah, karena itu pendekatannya harus komprehensif,"
kata Tegap melalui keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).()Ketujuh program tersebut, yaitu
perlindungan hukum bagi PMI di negara penempatan, tata kelola perekrutan calon PMI yang
dilaksanakan mulai dari pemerintah desa, perlindungan ekonomi calon PMI, PMI, dan purna PMI
beserta keluarganya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi
PMI.
Selain itu pula, kata dia, penting diperhatikan unsur layanan terpadu satu atap (LTSA)
penempatan dan perlindungan PMI, tata kelola Penempatan dan Perlindungan PMI oleh P3MI,
dan tata kelola kepulangan PMI setelah selesai masa kontrak serta yang bermasalah di harapkan.

Khusus untuk Tata Kelola Perlindungan dan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonsia (CPMI)
ke negara-negara Timur Tengah, Tegap menjelaskan sesuai Keputusan Menteri Nomor 291/2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di
Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Pengaturan Satu Kanal, menyantumkan bab III tentang
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Kerja, butir (A) nomor 1 huruf (K) berbunyi bahwa syarat P3MI memiliki surat/bukti keanggotaan
dalam asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam
lingkup penempatan dan pelindungan PMI.

"Semangatnya adalah bagaimana program ini berjalan secara terklaster, transparan, terukur dan
ankutabel," tandasnya.()Namun, Himsataki mengusulkan agar pasal tersebut dapat direvisi
dengan lebih mengutamakan persaingan bisnis yang sehat antar asosiasi bisnis penempatan
pekerja migran Indonesia dan P3MI.

Adapun usulan revisi yang diajukan sebagai berikut:.

A. Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Mengikuti Program SPSK

1. Persyaratan

P3MI yang akan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Melakukan pendaftaran secara daring melalui lalui Siskobp2mi dan mendapatkan rekomendasi
dari BP2MI;

b. Memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masih
berlaku;

c. Memilki Izin Visa Services Platform (Enjaz) secara online di system MOFA Kerajaan Arab Saudi
di Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia;

d. Tidak pernah terlibat dalam permasalahan penempatan Pekerja Migran Indonesia non
procedural;

e. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif;

f. Menandatangani pakta integritas;
g. Memiliki ISO 9001 yang masih berlaku;

h. Memiliki kantor dan sarana prasarana perkantoran sesuai dengan alamat yang tercantum di
dalam SIPPTKI;

371