Page 377 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

SEDIH, NASIB PERLINDUNGAN PENGHASIL DEVISA TERKATUNG-KATUNG OLEH
LAMBANNYA ATURAN
Kementerian Ketenagakerjaanbersama BP2MI mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Kamis
malam (15/10). Rakor tersebut membahas implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pembukaan Rakor dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, Dirjen Binalattas Budi Hartawan, dan
pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemnaker. (Menteri Ida dalam sambutannya
mengemukakan sejumlah persoalan menyangkut implementasi UU PPMI yang perlu penanganan
segera, seperti pelaksanaan tentang Pasal 39 huruf o.

"Pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung
jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi yang
anggarannya berasal dari fungsi pendidikan," ujar Ida dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Jumat (16/10/2020).

Namun dalam praktiknya, belum ada kejelasan, baik dari tingkat pusat maupun sampai ke
provinsi, kabupaten atau kota. "Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama agar dapat
memberi kejelasan kepada pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada
stakeholder kita, khususnya kepada P3MI," kata Ida.

Persoalan lain yang dikemukakannya adalah tentang interkoneksi sistem. Dia mengatakan,
sampai saat ini, interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu banyaknya sistem
yang ada dalam birokrasi.

"Saya menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada
SISNAKER yang sudah dibuat di Kemnaker," tutur Ida.

Menurutnya, SISNAKER yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya
merupakan suatu ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan, dari mulai layanan
antar-kerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan,
sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan.

376