Page 382 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

"Diharapkan proses hulu dan hilir adalah suatu mata rantai yang tidak terpisah, karena itu
pendekatannya harus komprehensif," ujar Tegap, Kamis (16/102020).
Ketujuh unsur tersebut yaitu perlindungan hukum bagi PMI di negara penempatan, tata kelola
perekrutan calon PMI yang dilaksanakan mulai dari pemerintah desa, perlindungan ekonomi
calon PMI, PMI, dan purna PMI beserta Keluarganya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
serta sertifikasi kompetensi PMI.

Selain itu pula, kata dia, penting diperhatikan unsur layanan terpadu satu atap (LTSA)
penempatan dan perlindungan PMI, tata kelola Penempatan dan Perlindungan PMI oleh P3MI,
dan tata kelola kepulangan PMI setelah selesai masa kontrak serta yang bermasalah di harapkan.

Khususnya untuk Tata Kelola Perlindungan dan Penempatan CPMI ke Negara Negara Timur
Tengah, menurut Tegap, semangatnya adalah bagaimana program ini berjalan secara terklaster,
transparan, terukur dan ankutabel.

Himsataki mengusulkan agar Keputusan Menteri Nomor 291/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi
Melalui Sistem Pengaturan Satu Kanal menyatumkan BAB III Tentang Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Butir A Nomor 1 Huruf
K yang berbunyi bahwa "Syarat P3MI memiliki surat/bukti keanggotaan dalam asosiasi yang
ditunjuk sebagai wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam lingkup penempatan
dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia".

Menurut Tegap pasal tersebut dapat direvisi dengan lebih mengutamakan persaingan bisnis yang
sehat antar Asosiasi Bisnis Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan P3MI itu sendiri dengan
isi revisinya adalah sebagai berikut :

A. Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Mengikuti Program SPSK

1. PersyaratanP3MI yang akan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab
Saudi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Melakukan pendaftaran secara daring melalui lalui Siskobp2mi dan mendapatkan rekomendasi
dari BP2MI;

b. Memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masih
berlaku;
c. Memilkik Izin Visa Services Platform (Enjaz) secara online di system MOFA Kerajaan Arab Saudi
di Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia;

d. Tidak pernah terlibat dalam permasalahan penempatan Pekerja Migran Indonesia non
procedural;

e. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif;
f. Menandatangani pakta integritas;

g. Memiliki ISO 9001 yang masih berlaku;
h. Memiliki kantor dan sarana prasarana perkantoran sesuai dengan alamat yang tercantum di
dalam SIPPTKI;

i. Memiliki laporan keuangan perusahaan tahun 2017 yang telah di audit oleh akuntan public;

381