Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 386
Judul Terkuak, Ini Penyebab Pemerintah Ngotot Sahkan UU Cipta Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4384348/terkuak-ini-penyebab-
pemerintah-ngotot-sahkan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-10-16 18:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Dari 33 perusahaan relokasi asal China ga ada yang masuk Indonesia. Salah satunya
karena regulasi kita paling rumit. Ada 79 undang-undang yang saling bertentangan dan
menganggu investasi
negative - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Sehingga Presiden ada kewenangan membuat UU baru untuk membereskan
peraturan yang selama ini bertentangan. Maka lahirlah omnibus law
negative - Jokowi (None) 23 (perusahaan) memilih (investasi) di Vietnam, 10 lainnya perginya
ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Enggak ada yang ke kita
negative - Jokowi (None) Kita bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu, tidak ada yang lain.
Oleh sebab itu, saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu (untuk sederhanakan)
negative - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Dalam UU Cipta Kerja ini akan memperbaiki 79 UU yang tumpang tindih. Maka iklim
investasi akan lebih mudah
neutral - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Karena negeri kita dirantai berbagai aturan. Penuh dengan aturan regulasi tumpang
tindih, ada Permen PP, Perda dan lainnya
negative - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Pada saat ini lebih dari 7 juta orang nganggur. Kemudian ada 2,7 juta tenaga baru
dan 3,5 juta pengangguran terdampak Covid-19. Tidak kah tersentuh nurani kita
neutral - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Nanti kalau tidak puas atau ada aturan silahkan bisa disampaikan ke Mahkamah
Konstitusi. Kalau tidak puas dengan aturan turunan atau PP silahkan sampaikan ke pemerintah
dengan baik
385

