Page 385 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 385
Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya mengungkap sejumlah persoalan menyangkut
implementasi UU PPMI yang perlu penanganan segera, seperti pelaksanaan tentang pasal 39
huruf o.
"Pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung
jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi yang
anggarannya berasal dari fungsi pendidikan," kata Ida dalam keterangannya.
Namun dalam praktiknya, belum ada kejelasan, baik dari tingkat pusat sampai ke provinsi,
kabupaten/kota terkait pasal tersebut"Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama,
agar dapat memberi kejelasan kepada pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha
kepada stakeholder kita, khususnya kepada P3MI," kata Ida.
Persoalan lain tentang interkoneksi sistem.
Ida mengatakan, sampai saat ini, interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu
banyaknya sistem yang ada dalam birokrasi.
Ia menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada
sistem ketenagakerjaan (SISNAKER) yang sudah dibuat di Kemenaker.
"SISNAKER yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya merupakan
suatu ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan," katanya.
SISNAKER diterangkannya akan mengatur mulai dari layanan antar kerja, informasi pasar kerja,
penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan, sertifikasi, hingga wajib lapor
ketenagakerjaan.
"Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time. Karena data yang valid berdampak
pada keputusan yang benar," ucapnya.
Selain kedua persoalan tersebut, ia juga menyinggung sulitnya klaim di BPJS Ketenagakerjaan,
pembebasan biaya penempatan PMI, dan pemberdayaan PMI dan keluarga.
384
