Page 387 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Untuk memberikan
solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan lapangan pekerjaan.
Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil),
BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri. Oleh karena itu untuk menciptakan
lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor swasta inilah yang
dimaksud dengan investasi, karena investasi ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan

positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Undang-undang ini
menjamin adek-adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan kemudahan yang ada pada
undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB (Nomor Induk Berusaha).
Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam beres

Ringkasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil
buka suara penyebab 33 perusahaan relokasi asal China yang enggan berinvestasi ke Indonesia.
Dimana 33 perusahaan itu lebih memilih investasi ke Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan
Thailand.Menurutnya, tidak ada satu pun perusahaan relokasi asal China itu memilih Indonesia
sebagai tempat berinvestasi karena masalah perzinan yang tumpang tindih. Pihaknya mencatat,
setidaknya ada 79 regulasi yang dianggap tidak ramah bagi sektor investasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini ada
sekitar 7 juta orang, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan.
Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta orang.Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mencatat ada 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK. Di sisi lain Kadin Indonesia
mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Maka total lapangan pekerjaan yang perlu
disiapkan oleh pemerintah mencapai 15 juta jiwa.

TERKUAK, INI PENYEBAB PEMERINTAH NGOTOT SAHKAN UU CIPTA KERJA

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil
buka suara penyebab 33 perusahaan relokasi asal China yang enggan berinvestasi ke Indonesia.
Dimana 33 perusahaan itu lebih memilih investasi ke Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

Menurutnya, tidak ada satu pun perusahaan relokasi asal China itu memilih Indonesia sebagai
tempat berinvestasi karena masalah perizinan yang tumpang tindih. Pihaknya mencatat,
setidaknya ada 79 regulasi yang dianggap tidak ramah bagi sektor investasi.

"Dari 33 perusahaan relokasi asal China ga ada yang masuk Indonesia. Salah satunya karena
regulasi kita paling rumit. Ada 79 undang-undang yang saling bertentangan dan menganggu
investasi," papar dia dalam Konferensi Pers dengan tema Klaster Pertanahan dan Tata Ruang
dalam UUCipta Kerja, Jumat, (16/10).

Untuk itu, sambung Sofyan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera melakukan evaluasi untuk
memangkas banyak aturan yang dianggap tidak ramah bagi pengembangan sektor investasi
dalam negeri. Yakni dengan menghadirkan Undang-UndangCipta Kerja.

"Sehingga Presiden ada kewenangan membuat UU baru untuk membereskan peraturan yang
selama ini bertentangan. Maka lahirlah omnibus law," jelasnya.

386